Siswa MAN 2 Lamongan Ditarik DPP dan Sumbangan hingga Jutaan Rupiah
Salah satu wali murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Lamongan mengatakan bahwa anaknya ditarik Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebesar Rp 150 ribu perbulan. Dana Pengembangan Pendidikan tersebut ditarik perbulan untuk operasional sekolah.
Selain dibebankan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), wali murid yang namanya tidak mau dipublikasikan tersebut juga mengaku ditarik sumbangan sebesar Rp 2,5 juta. Sumbangan itu katanya digunakan sebagai infaq ke sekolah.
Namun yang disesalinya, penarikan infaq tersebut seakan wajib bagi wali murid yang harus dibayar lunas, baik dibayar kontan maupun dicicil. Jika tidak membayar atau mencicil, maka siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk ikut ujian semesteran atau ASAT (Asesmen Sumatif Akhir Tahun).
Mendapat ancaman sanksi itu, dia bersama beberapa wali murid terpaksa mencicil walau keterbatasan ekonomi. Hal itu dilakukan demi anaknya bisa tetap mengikuti ujian di sekolah.
“Mau gimana lagi. Ya kami bayar saja infaq ke sekolah,” katanya kepada Lintasperkoro.
Dalam memperoleh informasi yang berimbang, Tim Redaksi Lintasperkoro menghubungi salah satu guru MAN 2 Lamongan bernama Mohammad Salahuddin melalui chat Whatsapp di nomornya 856-4561-52xx pada Rabu siang, 15 Juli 2026. Saat ditanya terkait infaq yang wajib bagi wali murid, dia menyarankan agar Tim Redaksi Lintasperkoro datang ke sekolah dan menemui Komite Sekolah di ruangannya.
“Silakan Bapak datang langsung ke ruang komite MAN 2 Lamongan. Insyaallah ada staf petugas yang berwenang menjelaskan,” kata Mohammad Salahuddin melalui saluran Whatsapp menjawab pertanyaan Tim Redaksi Lintasperkoro.
Sebelumnya, beredar informasi yang disampaikan oleh Mohammad Salahuddin, berisi tentang pembayaran infaq bagi Wali Murid MAN 2 Lamongan. Informasi itu disampaikan oleh Mohammad Salahuddin melalui Chat Grup Whatsaap. Isinya :
”Jika Bapak Ibu sudah melunasi ini tapi putra/I belum dapat kartu ulangan semeseteran (ASAT), berarti kemungkinan infaq yang 2,5jt belum dicicil sama sekali.
Tadi petugas komite menyampaikan, bahwa infaq tersebut memang bisa dilunasi kelas XI-XII, tapi di kelas X harus sudah ada cicilannya sebagai tanda komitmen.
Bisa separuhnya, atau 1 juta dulu. Kala benar-benar yidak bisa, silaka menemui langsung ke ruang komite untuk minta dispensasi keterlambaan sehingga putra/I bisa dapat kartu. Mohon maklumnya.” (*)
Editor : S. Anwar
