Tahun 2026, Bupati Bangkalan Utamakan Layanan Masyarakat dan Infrastruktur Desa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar Safari Ramadan 1447 H yang dirangkai dengan tasyakuran serta refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim bersama Wakil Bupati, Fauzan Jakfar, pada Senin (23/2/2026), bertempat di Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, tokoh masyarakat, ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga insan pers. Hadir pula Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan periode 2022–2027, KH Muhammad Makki Nasir.
Dalam sambutannya, Lukman Hakim secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sejumlah program yang belum berjalan maksimal selama satu tahun masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, evaluasi menjadi pijakan utama untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
“Masih ada yang belum optimal. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar pelayanan publik semakin baik dan pembangunan lebih merata,” ujar Bupati Bangkalan.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam merealisasikan berbagai program prioritas. Sebagian kebijakan yang dijalankan pada tahun pertama merupakan kelanjutan program sebelumnya dengan penyesuaian kemampuan anggaran.
Meski demikian, capaian pembangunan infrastruktur tingkat kabupaten disebut telah berada di kisaran 60–70 persen. Pemerintah daerah menargetkan mulai 2027 pembangunan diperluas secara signifikan ke tingkat kecamatan dan desa sebagai upaya pemerataan.
“Pemerataan pembangunan desa adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah,” tegas Bupati Bangkalan.
Di sektor pelayanan publik, Pemkab Bangkalan memprioritaskan pembenahan administrasi kependudukan. Melalui pola jemput bola, layanan perekaman dan pengurusan dokumen kependudukan kini mulai menjangkau kecamatan.
Pada tahun 2026, Pemerintah Bangkalan menargetkan realisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) mencapai 90 persen di seluruh kecamatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus datang ke pusat layanan di kota.
“Kami ingin layanan ini masif dan memangkas birokrasi yang berbelit,” ujar Bupati Bangkalan.
Di bidang kesehatan, Lukman menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kewajiban dasar pemerintah daerah. Program Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi komitmen utama, disertai pembangunan rumah sakit berkapasitas lebih besar pada 2025 untuk menambah daya tampung pasien rawat inap.
Tidak berhenti di situ, Pemkab Bangkalan juga menargetkan pembangunan rumah sakit di tingkat kecamatan pada 2026 guna mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat desa.
“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan cepat dan mudah tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota,” tandasnya. (*)
Editor : Redaksi
