Rezim Orde Baru Gagal Menundukkan Khittah NU di Cipasung
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-29 yang digelar di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada akhir tahun 1994, bukan sekadar forum keagamaan biasa. Perhelatan ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu palagan politik paling menegangkan antara ulama dan penguasa.
Suasana mencekam sudah terasa jauh sebelum muktamar dibuka. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto secara terang-terangan berambisi mendepak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bagi penguasa saat itu, Gus Dur dengan pemikiran liberal, vokal, dan gerakan Forum Demokrasinya dianggap sebagai kerikil tajam yang membahayakan stabilitas politik istana.
Istana kemudian mengerahkan segala instrumen kekuasaannya untuk menjegal Gus Dur. Mulai dari operasi intelijen, intimidasi terhadap para pengurus wilayah, hingga memunculkan figur "boneka" bentukan pemerintah, Abu Hasan, sebagai calon tandingan. Cipasung mendadak berubah menjadi medan pertempuran psikologis.
Aparat keamanan berjaga ketat, dan desas-desus tentang sabotase serta politik uang (money politics) berembus kencang di sela-sela bilik pesantren. Intervensi yang begitu kasar ini justru memicu gelombang perlawanan dari bawah; para kiai sepuh dan warga Nahdliyin merasa harga diri organisasi mereka sedang diinjak-injak oleh penguasa.
Puncak drama terjadi saat pemungutan suara yang diwarnai ketegangan luar biasa. Di tengah kepungan tekanan aparat dan godaan materi, heroisme kemandirian Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan tajinya. Melalui proses voting yang dramatis, Gus Dur berhasil keluar sebagai pemenang dengan selisih suara yang tipis, mengalahkan Abu Hasan.
Kemenangan ini disambut isak tangis haru dan pekikan takbir dari para muktamirin. Cipasung menjadi saksi bisu bahwa kekuatan spiritual dan prinsip Khittah 1926 milik Nahdlatul Ulama (NU) terbukti jauh lebih kokoh ketimbang syahwat politik uang dan represi militer Orde Baru.
Namun, badai tidak langsung surut pasca-muktamar. Pihak Abu Hasan yang tidak terima dengan kekalahannya, didukung oleh restu terselubung dari pemerintah, sempat membentuk PBNU tandingan (PBNU Abu Hasan). Konflik dualisme ini sempat mengguncang internal Nahdlatul Ulama (NU) selama beberapa waktu dan memicu gesekan di akar rumput. Kendati demikian, sejarah akhirnya mencatat bahwa legitimasi spiritual para kiai sepuh tetap berada di belakang Gus Dur.
Kontroversi Muktamar Cipasung ini pada akhirnya menjelma menjadi simbol perlawanan masyarakat sipil yang paling ikonik, sekaligus menjadi titik awal runtuhnya keangkuhan rezim Orde Baru di mata kaum sarungan. (*)
Editor : S. Anwar
