Yunus Yosfiah Menteri Penerangan Indonesia Terakhir
Dalam panggung sejarah modern Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah menempati posisi yang sangat unik sekaligus kontroversial. Pria kelahiran 7 Agustus 1944 ini adalah perwira tempur jempolan yang bertransformasi menjadi tokoh reformis di bidang komunikasi publik, sekaligus Menteri Penerangan (Menpen) terakhir Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Atas pengabdian panjangnya di dunia militer, pada 10 Agustus 2025, ia dianugerahi pangkat kehormatan tertinggi menjadi Jenderal (Kehormatan) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bapak Kebebasan Pers : Menghapus SIUPP di Era Transisi
Nama Yunus Yosfiah akan selalu dikenang emas oleh komunitas pers nasional. Menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan (1998–1999), lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965 ini mengambil langkah berani yang mengubah wajah media Indonesia.
Yunus secara radikal menghapuskan mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)—sebuah instrumen Orde Baru yang kerap digunakan untuk membredel media yang kritis. Langkah menjamin kebebasan pers ini dinilai banyak pihak sebagai salah satu terobosan terbesar dari pemerintahan BJ Habibie. Pasca-purnatugas dari kabinet, Departemen Penerangan resmi dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menjadikan Yunus sebagai nakhoda terakhir lembaga tersebut.
Kontroversi Timor Timur dan Kasus "Balibo Five"
Di balik reputasinya sebagai pelopor kebebasan pers, perjalanan militer Yunus Yosfiah di masa lalu terus dibayangi oleh catatan konflik Timor Timur. Namanya terseret kuat dalam insiden tewasnya lima jurnalis asing pada 16 Oktober 1975, sebuah peristiwa sejarah yang dikenal sebagai kasus Balibo Five.
Saat itu, Yunus yang masih berpangkat Kapten dituduh memimpin unit pasukan khusus Indonesia menyerang wilayah Balibo. Hasil penyelidikan Deputi Koroner New South Wales (Australia) menyimpulkan kelima jurnalis tewas ditembak atau ditusuk secara sengaja di bawah perintah Kapten Yunus Yosfiah demi mencegah bocornya informasi operasi militer. Buntutnya, pada Maret 2007, Australia mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Yunus atas dugaan kejahatan perang.
Namun, Pemerintah Indonesia menolak keras permintaan tersebut karena Australia tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Indonesia dan menganggap kasus Balibo telah selesai. Yunus sendiri membantah keras tuduhan itu dan menyatakan tidak pernah bertemu dengan kelima wartawan asing tersebut selama bertugas di Balibo. Selain itu, namanya juga sempat dikaitkan dengan operasi militer yang menewaskan pemimpin Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato, pada tahun 1978.
Karier Politik: Dari Fraksi ABRI hingga Menjadi Sekjen PPP
Yunus Yosfiah resmi pensiun dari dinas militer aktif pada tahun 1999, setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi ABRI di MPR RI pada tahun 1997. Memasuki era reformasi, ia memilih jalur politik sipil dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 2002.
Karier politiknya di partai berlambang Ka'bah ini terbilang cemerlang, di mana ia dipercaya mengemban posisi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2003–2007.
Selain itu, ia juga terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2004–2009 mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Kendati dipenuhi polarisasi rekam jejak, sosok Jenderal (Hor.) Yunus Yosfiah tetap menjadi salah satu saksi sekaligus pelaku sejarah paling berpengaruh dalam masa transisi politik Indonesia. (*)
Editor : S. Anwar
