Partai Demokrat : Pemilu 2024, Pemilu Paling Sulit

Ini memang Pemilu paling sulit. Kita perlu berupaya lebih keras untuk menelisik dan menjaga kewarasan.

Saya percaya, dalam Pemilu kali ini, banyak Partai yang mengambil keputusan secara terpaksa. Keterpaksaan ini dialami oleh lebih banyak lagi individu-individu di dalamnya. Realitas ini menunjukkan keadaan yang membuat pilihan atau kehendak bebas tidak bisa berlaku, paling kurang tidak dengan mudah. Itulah keadaan yang dalam waktu cukup lama menempatkan sesama warga bangsa berjauhan dan bahkan bermusuhan.

Solidaritas sosial, rasa setia kawan sebagai sesama warga negara, hanya berlaku pada dan di antara sesama anggota yang seiman secara agama atau politik.

Keadaan tersebut dibungkus oleh penggolongan "Orang Baik" versus "Orang Jahat". Predikat yang dulu dibuat untuk memenangkan Jokowi dari Prabowo dalam dua Pemilu. Keadaan yang dipelihara dengan mengabsahkan Presidential Treshold 20% demi memampatkan saluran bagi kompetisi politik demokratik yang lebih luas.

Realitas yang kita alami sekarang adalah kepanjangan dari pembentukan keadaan itu selama 10 tahun.

Saya menyalahkan mereka yang menjadi arsitek, menjadi pendukung atau yang mengamini upaya itu, termasuk PDIP dan orang seperti Goenawan Mohammad. Tidak bisa, jangan dibiarkan, mereka tampil bak Pahlawan, padahal sebenarnya mau cuci tangan.

Salahkah kalau kini mereka sadar? Tidak salah, cuma saja, ibarat kriminal yang memilih jadi Justice Collaborator, mereka tetap harus dihukum. PDIP, Nasdem, PKB harus dihukum.

Dan orang-orang dengan sikap moral parsial macam Goenawan Mohammad, sebaiknya jangan lagi dipercaya. Mereka sudah mengakui dan menyesali pilihannya dulu salah. Lho kok sekarang masih berani menganjurkan Anda memilih pilihan mereka lagi?

Akan lebih baik kalau mereka memilih berkontemplasi, jangan lagi mengecoh orang. Kecuali kalau niatnya mau lompat-lompat dari rejim politik satu ke yang lain, dengan tangan tetap bersih.

Apa contoh moral parsial itu? Dahulu, saat alat komunikasi para aktivis mahasiswa di Jakarta dan dimana-mana diretas, dia diam. Saat alat komunikasi sekutu satu kubu diretas, baru dia teriak.

Silahkan tambahkan contoh serupa sendiri.

Kembali ke isu Presiden berkampanye, apakah bila Jokowi sekarang mendukung Ganjar-Mahfud, mereka akan protes ini itu seperti sekarang?

Rasanya tidak.

Ini semua awalnya direncanakan untuk kemenangan: UU Pemilu 2017 yang mengesahkan hak Presiden berkampanye dan menetapkan Presidential Treshold 20% itu disusun oleh kader PDIP dan disahkan oleh PDIP serta Partai koalisinya di DPR -- termasuk Nasdem dan PKB. Cuma, ada perubahan rencana yang tak mereka antisipasi. Mereka pecah kongsi, dan sialnya, perubahan itu berbalik jadi merugikan mereka sendiri.

Adapun Demokrat: kami hanya menjalankan perintah Undang-Undang. Tapi skenario ini bukan kami yang buat. (*)

*) Penulis : Rachland Nashidik (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat)

Editor : Syaiful Anwar