Pemogokan Buruh Pelabuhan Soerabaja Agoestoes pada tahuj 1921 merupakan salah satu aksi perlawanan industrial pertama dan yang terbesar yang pernah melumpuhkan urat nadi perdagangan maritim Hindia Belanda di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya.
Aksi ini dipicu oleh eksploitasi ekstrem, biaya upah yang sangat rendah, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi bagi para kuli angkut pribumi.
Baca juga: Penggugat CV Cahaya Pangan Yakin Permohonan Diterima
Kehidupan buruh pelabuhan saat itu dikendalikan penuh oleh sistem mandor. Para buruh dipaksa tinggal di bedeng-bedeng bambu yang sempit, kotor, dan rentan terhadap wabah penyakit di sekitar kampung kumuh dekat pelabuhan.
Pihak swasta dan Pemerintah Kolonial Belanda membayar buruh dengan upah yang sangat minim dan tidak sebanding dengan beban kerja fisik yang berat.
Rata-rata upah yang diterima oleh buruh pelabuhan di Soerabaia sejak tahun 1913 berkisar antara 55 hingga 88 sen per hari. Jika ditotal dalam satu bulan, seorang buruh rata-rata mengantongi upah sebesar f. f. 16,5 sampai f. 24 (Gulden Belanda), dengan catatan mereka harus bekerja penuh tanpa absen selama 30 hari.
Upah yang sudah sangat kecil itu tidak serta merta diterima utuh, tapi masih harus dipotong oleh para mandor pelabuhan sebagai uang jasa karena telah memberi mereka pekerjaan, sehingga hasil upah yang dibawa pulang ke rumah jauh lebih sedikit.
Sebagai gambaran, upah kuli untuk mengangkut satu karung gula dari gudang menuju kapal dihargai f. 0,44 (44) sen). Pihak perusahaan dagang Kolonial Belanda menganggap tarif kuli di atas f. 0,50 sudah "terlalu tinggi" dan merugikan mereka. Sementara bagi buruh, angka tersebut sangat pas-pasan akibat inflasi bahan pokok (seperti beras) pada tahun 1921.
Ketimpangan inilah yang membuat serikat buruh revolusioner berhasil membakar semangat 800 kuli pelabuhan untuk mogok total di awal Agustus 1921 demi menuntut standarisasi upah yang manusiawi.
Akibatnya, distribusi barang komoditas utama (seperti gula dan hasil bumi) terhenti total karena tidak ada aktivitas bongkar muat di dermaga. Kapal-kapal dagang Eropa tertahan dan tidak bisa berlayar tepat waktu.
Revolutionaire Vakcentrale (Federasi Serikat Buruh Revolusioner) di bawah pengaruh tokoh pergerakan seperti Semaun sebagai pendirinya, gencar mengorganisir aksi massa melawan kapitalisme kolonial.
Pemerintah kolonial mengerahkan aparat keamanan untuk membubarkan barisan buruh dan menjaga ketat area dermaga guna memastikan aktivitas bongkar muat barang kembali berjalan.
Sementara tokoh-tokoh serikat buruh lokal dari Revolutionaire Vakcentrale yang mengorganisir massa ditangkap dan diin-terogasi karena dituduh melakukan aksi subversif bermotif politik.
Gerakan protes buruh pelabuhan di Soerabaia pada tahun 1921 rupanya memicu gelombang pemogokan sektor lain. Karena tak lama setelah itu, sekitar 1200 buruh pegadaian melancarkan aksi protes besar-besaran untuk menuntut hak-hak mereka.
Gerakan yang terjadi pada Januari hingga Februari 1922 ini digerakkan oleh serikat buruh Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB).
Pada masa itu, Pegawai Pegadaian Bumiputera sering kali diperlakukan semena-mena. Pemicu utama terjadi ketika pegawai Belanda (yang pangkatnya lebih rendah dari Pegawai Pegadaian Bumiputera) atau atasan Belanda (beheerder) memaksa pegawai bumiputera untuk melakukan pekerjaan kasar yang seharusnya menjadi tugas kuli. Penolakan terhadap perintah yang martabat ini memicu merendahkan pemogokan.
Baca juga: Pemutusan Mitra Kerja Sepihak, Sidang Sutikno VS CV Cahaya Pangan Memanas
Pemodal Belanda yang terdampak krisis ekonomi menekan biaya dengan memangkas upah buruh. Akibatnya, pegawai mengalami kesulitan ekonomi karena gaji yang kecil. Selain itu, karena banyak kuli yang dipecat, beban kerja mereka dialihkan kepada para pegawai yang tersisa, namun tanpa kompensasi tambahan.
Para Pegawai Pegadaian Bumiputera di kantor-kantor cabang pegadaian (pandhuis) yang melakukan aksi mogok kerja dengan menutup layanan, atau menolak mengangkat barang lelang kolonial. Saat itu, salah satu penerus administrasi pegadaian di wilayah tersebut berpusat di daerah Tegalsari.
Aksi buruh Pegadaian ini mendapat dukungan penuh dan dipimpin oleh tokoh besar seperti Abdoel Moeis dari Central Sarekat Islam, serta Tan Malaka.
Mereka membantu mengoordinasikan pemogokan secara meluas agar tidak hanya berhenti di Surabaya, tetapi menjadi pemogokan massal di seluruh kantor pegadaian di Jawa dan Madura.
Meskipun keduanya berasal dari spektrum ideologi politik yang berbeda, Abdoel Moeis dari sayap Islam (Sarekat Islam) dan Tan Malaka dari sayap kiri (komunis), keduanya bersatu demi membela nasib kaum buruh bumi-putera.
Tan Malaka bergerak sebagai pemimpin kelompok buruh revolusioner yang memberikan dukungan taktis dan ideologis di lapangan. Sementara Abdoel Moeis memiliki posisi strategis sebagai Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Buruh Pegadaian atau Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB).
Sebagai ketua, Abdoel Moeis adalah orang yang memberikan komando resmi untuk melakukan pemogokan massal nasional yang dimulai pada pertengahan Januari hingga Februari 1922.
Baca juga: Kronik Mongondow dan Minahasa
Dan karena posisinya yang disegani dan pernah menjadi anggota Volksraad (De-wan Rakyat), Abdoel Moeis menjadi representasi buruh untuk menekan pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar mendengarkan tuntutan terkait upah dan penghapusan diskriminasi rasial di tempat kerja.
Aksi radikal kedua tokoh ini dalam pemogokan pegadaian 1922 membuat pemerintah kolonial Belanda sangat geram dan merasa terancam.
Tan Malaka ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda tidak lama setelah aksi tersebut dan dijatuhi hukuman pengasingan (eksil) ke luar Indonesia pada Maret 1922.
Sementara Abdoel Moeis diawasi ketat dan dibatasi ruang gerak politiknya. Beberapa waktu kemudian, pergerakannya di luar Jawa dilarang melalui hukum passenstelsel, yang akhirnya memaksa beliau mundur perlahan dari panggung politik praktis dan beralih ke dunia sastra.
Aksi yang berlangsung berminggu-minggu menguras kas dan dana solidaritas milik Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB). Karena ribuan buruh yang dipecat tidak lagi memiliki penghasilan, serikat buruh tidak mampu menyokong kebutuhan finansial anggotanya dalam jangka panjang, yang akhirnya memaksa gerakan mogok ini berhenti.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda menolak mentah-mentah tuntutan para buruh. Mereka melakukan pemecatan massal terhadap sekitar 1.000-1.200 pegawai pegadaian yang terlibat aksi mogok di seluruh Jawa/Madura dan digantikan oleh tenaga kerja baru. (*)
*) Source : Soerabaia Cityheroes
Editor : Bambang Harianto