Memandang Perbuatan Fujika Senna Oktavia dari Sisi Interseksional

Kusnadi, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur periode 2019- 2024 adalah tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) senilai triliunan. Kusnadi telah beristri dan memiliki 3 anak. 

Kusnadi menikah siri dengan Fujika Senna Oktavia, yang juga menerima aliran dana korupsi dari Kusnadi. Fujika menerima rumah mewah, mobil mewah, dan perhiasan. 

Selain itu, Fujika juga memiliki relasi romantis dengan dua laki-laki lain. Masing-masing laki-laki itu menerima hadiah mobil Rubicon dan BMW, juga gaji Rp 11 juta per bulan dari Fujika Senna Oktavia, yang diambil dari dana pokir Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. 

Bagaimana feminisme melihat perempuan seperti Fujika Senna Oktavia secara interseksional?

Fujika adalah bagian dari kelompok penindas. Dana hibah pokir (pokok-pokok pikiran) yang diterima oleh seorang anggota dewan, seharusnya difungsikan untuk mewujudkan agenda pembangunan. 

Bayangkan, uang senilai triliunan rupiah itu, seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, membantu petani dan peternak, memperbaiki Puskesmas, menggaji bidan desa, menggaji guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan banyak lagi.

Tapi, karena modus korupsi yang khas seperti ijon proyek, uang milik rakyat tersebut justru hanya terakumulasikan kepada beberapa orang saja untuk modus senang-senang. Jika uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat, mungkin kita bisa menghindari rakyat yang mati kecelakaan karena jalan jelek, petani dan peternak yang tidak bisa menguliahkan anaknya, keluarga yang terjerat pinjol dan judol karena kemiskinan, ibu hamil yang tidak bisa diselamatkan, dan banyak lagi.

Fujika Senna Oktavia bukan perempuan berdaya hanya karena mampu membuat pilihan. Pilihan yang diambil Fujika Senna Oktavia berdiri di dalam sistem patriarki yang melihat perempuan dan kelompok lemah lainnya sebagai objek. 

Fujika Senna Oktavia mengkhianati istri pertama Kusnadi dan keluarga besar mereka. Fujika Senna Oktavia juga berada dalam sistem yang menindas rakyat.

Patriarki adalah sistem sosial yang memberi laki-laki kekuasaan, hak Istimewa, dan hak politik untuk menindas kelompok yang lebih lemah. Secara fisik, Fujika adalah seorang perempuan. Akan tetapi, Fujika bersekongkol dengan sistem yang dibangun para laki-laki dalam aktivitas korupsi yang melemahkan rakyat.

Selama ini, kekuasaan Kusnadi berjalan di dalam sistem patriarki yang tidak hanya menganggap istri dan keluarga besarnya boleh dilecehkan, melainkan juga melihat rakyat hanya sebagai alat yang boleh dikangkangi kekuasaan.

Kusnadi melakukan praktik ijon uang rakyat dengan bersekongkol bersama raja- raja kecil di daerah yang memberi power padanya tanpa perspektif keberpihakan pada yang lemah. 

Semua hanya tentang akumulasi ekonomi, seperti untuk membuka tambang dan memuluskan kepentingan pengusaha, atau memodali penguasa level kelurahan. 

Fujika Senna Oktavia hadir secara sadar justru untuk membuat Kusnadi merasa memiliki power lebih, sebagai seorang laki-laki tua yang mampu memacari perempuan muda. Fujika Senna Oktavia juga mengetahui bagaimana uang rakyat dikorupsi oleh Kusnadi. Fujika justru membantu Kusnadi secara aktif dengan menjadi perantara

Fujika Senna Oktavia sempat ditawari untuk mencalonkan diri sebagai next calon anggota DPRD. Ini adalah praktik pelanggengan kekuasaan yang khas dalam politik yang patriarkal. 

Calon perempuan bukan berasal dari politik representasi atau politik subtansi, melainkan perempuan yang berperan sebagai agen perpanjangan kekuasaan laki-laki. Fujika Senna Oktavia bukan sosok perempuan kuat, pemberani, atau mandiri, hanya karena dia berada di lingkaran kekuasaan. 

Kekuatan, keberanian, atau kemandirian, berbeda dengan kejahatan, praktik culas, manipulatif, dan menindas rakyat. Feminisme tidak mendukung perempuan yang memegang kekuasaan dengan melanggengkan praktik penindasan kepada rakyat. 

Terlebih dahulu, feminisme adalah gerakan solidaritas untuk melawan penindasan kepada kelompok lemah, selalu bersama yang lemah, dan tidak kompromi di meja perundingan bersama para penindas. (*)

*) Sumber : Kalis Mardiasih (Penulis buku-buku tentang pemberdayaan perempuan, konsultan penulisan kreatif dan kampanye digital, juga aktivis perempuan untuk isu anti kekerasan berbasis gender)

Editor : S. Anwar