Aktivis dan Akademisi Deklarasi Dukungan pada Saiful Mujani

Dukungan pada Saiful Mujani yang melakukan kritik keras pada jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalir dari Ciputat, Jakarta. Dalam acara halal bihalal yang digelar Komunitas Ciputat dengan tajuk “Sebelum Halal Bihalal Ditertibkan!” pada 16 April 2026, sejumlah tokoh menyatakan pentingnya kebebasan berekpresi dan mengkritik pemerintah dan menolak segala bentuk represi pada para akademisi dan aktivis. 

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyatakan bahwa acara tersebut dibuat salah satunya untuk memberi dukungan pada Saiful Mujani atas kemungkinan proses hukum yang dihadapinya karena melakukan kritik keras pada pemerintahan Prabowo.

“Acara ini untuk senior kita, dosen kita, intelektual kita, Professor Saiful Mujani, yang dilahirkan dari Ciputat untuk kuat atas kemungkinan proses hukum yang dihadapinya,” kata aktivis 98 itu.

Yuniyanti Chuzaifah, Mantan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyatakan kritik pada kekuasaan tidak boleh membuat orang masuk penjara. Mengkritik, lanjut Yuni, adalah tradisi intelektual adalah berdemokrasi. Karena itu setiap warga negara mestinya tidak takut menyampaikan kebenaran.

“Kritik pada kekuasaan bukanlah dosa yang harus berakhir di penjara. Jangan mau disandera untuk menjadi takut menyampaikan kebenaran,” tegasnya. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyatakan masyarakat Indonesia sedang mengalami ketakutan. Karena itu, sebenarnya masyarakat sekarang sudah hidup dalam ilusi demokrasi.

“Kita sedang hidup dalam ketakutan. Kalau betul demikian, apakah kita masih bisa dibilang hidup di alam demokrasi? Sebenarnya kita tidak lagi hidup di alam demokrasi, kita hidup di dalam ilusi demokrasi,” tegas Isnur.

Aktivis jebolan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan ilusi demokrasi itu salah satunya bisa dilihat pada bagaimana undang-undang dibahas dan disusun secara tidak wajar.

“Undang-undang dibahas di hotel tanpa jelas dari mana beayanya. Berarti ada sponsornya. Itu bahaya,” kata Isnur.

Lebih jauh Isnur juga menyoroti pemerintahan Prabowo yang melanggar prosedur Konstitusional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG yang menggunakan dana negara lebih dari 300 triliun pertahun itu, kata Isnur, tidak memiliki landasan Undang-undang. 

Pada kesempatan itu, Komaruddin Hidayat, Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, memberi apresiasi atas inisiatif komunitas Ciputat untuk terus bersuara atas kondisi negara. Komaruddin berharap para aktivis dan akademisi terus mengawal cita-cita kemerdekaan.

“Jangan lelah mengawal cita-cita kemerdekaan sampai terwujud masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, adil, dan bahagia,” pesan Komaruddin.

Acara halal bihalal ini dihadiri lebih dari seratus peserta yang sebagian besarnya adalah para alumnus UIN Jakarta yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, aktivis, jurnalis, dan profesi lain. Sejumlah figur yang hadir antara lain Komaruddin Hidayat, Musdah Mulia, Ray Rangkuti, Burhanuddin Muhtadi, Ali Munhanif, Muhamad Isnur, Moqsith Ghozali, Yuniyanti Chudzaifah, Nong Darol Mahmada, Mixil Mina Munir, Yati Andriani, Syafiq Hasyim, Taftazani, Rahmat Jaelani Kiki, Andi Syafrani, Zezen Zaenal Mutaqin, Elis Heart, Nury Sybli, Saidiman Ahmad, Ridwan Darmawan, dan lain-lain. 

Untuk diketahui, pendiri SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), Saiful Mujani dituding melontarkan narasi inkonstutusional atau makar karena bernada hendak menjatuhkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tudingan tersebut berasal dari potongan video ceramah Saiful Mujani di salah satu acara halal bihalal pada 4 April 2026.

Potongan video yang dipotong-potong sedemikian rupa kemudian diunggah akun Instagram @ leveenia, seorang tenaga ahli di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan tuduhan makar karena dinilai mengajak publik menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. 

Padahal, ringkasan lengkap dalam video tersebut, Saiful Mujani menyatakan bahwa presiden saat ini sudah tidak bersikap presidensial dan menganggap memberi masukan agar pemerintah menjadi lebih baik adalah hal yang sia-sia karena masukan tersebut tidak akan didengar [01:00].

​Kritik terhadap mekanisme formal: Ia menyinggung soal impeachment (pemakzulan), namun merasa mekanisme formal melalui DPR sulit diharapkan karena kondisi politik saat ini [02:27].

​Seruan Konsolidasi Rakyat: Ia membandingkan situasi saat ini dengan peristiwa 1998. Ia menyatakan bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi melalui tekanan rakyat (seperti demonstrasi besar), bukan melalui prosedur formal undang-undang [03:19].

Pernyataan spesifik: Prof. Saiful Mujani mengatakan, "Yang jalan hanya ini: bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Sudah, hanya itu. Kalau nasihati Prabowo enggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan diri kita dan bangsa ini" [03:49]. (*)

Editor : Redaksi