Soni Harsono Jadi Menteri Agraria Pertama Indonesia

Masalah pertanahan dan sertifikasi aset merupakan salah satu pilar paling krusial dalam pembangunan sebuah negara. Di Indonesia, transformasi pengelolaan administrasi tanah dari sistem konvensional menuju era tata kelola yang modern dan terintegrasi tidak bisa dilepaskan dari peran satu nama teknokrat ulung: Ir. H. Soni Harsono (1 Mei 1930 – 22 Desember 2011).

Pria kelahiran Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini mencatatkan namanya dalam tinta emas sejarah sebagai Menteri Negara Agraria merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pertama di Republik Indonesia.

Pengembaraan Akademis: Dari Kampus Perjuangan hingga ke Jantung Eropa

Lahir dan tumbuh di Kota Majenang, sebuah wilayah strategis di bagian barat Kabupaten Cilacap, Soni Harsono menunjukkan bakat akademis yang menonjol sejak muda. Selepas menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia berhasil menembus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1951, sebuah kampus benteng perjuangan dan kerakyatan yang baru berdiri di awal kemerdekaan.

Kecerdasannya di bidang sains dan teknologi membuka jalan bagi Soni untuk melanglang buana ke benua Eropa. Pada tahun 1954, ia bertolak ke Belanda untuk menimba ilmu di Technische Universiteit Delft.

Tidak berhenti di sana, pengembaraan intelektualnya berlanjut ke Jerman Barat. Di sana, ia mendalami spesialisasi Teknik Perkapalan di Universitas Teknik Hannover (Leibniz Universität Hannover) hingga lulus pada tahun 1958. Pendidikan teknik kelas dunia di jantung Eropa ini membentuk pola pikir Soni menjadi sangat terstruktur, detail, dan visioner—kualitas yang kelak sangat dibutuhkan negara dalam menata sengkarut pertanahan nasional.

Menjadi Tangan Kanan Setneg dan Membidani Lahirnya BPN

Sepulangnya ke tanah air, Soni Harsono awalnya tidak langsung bersentuhan dengan dunia agraria. Berbekal keahlian manajemen dan ketelitian teknisnya, ia dipercaya memperkuat lini krusial di pusat pemerintahan dengan menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Pengadaan Barang Pemerintah pada tahun 1981.

Karier birokrasinya mencapai lompatan besar pada tahun 1988. Menyadari pentingnya sebuah lembaga khusus yang fokus mengurusi administrasi tanah secara nasional di luar kementerian sektoral, Pemerintah membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.

Presiden Soeharto langsung menunjuk Soni Harsono untuk menjabat sebagai Kepala BPN RI pertama untuk periode 1988–1993. Di masa awal pembentukan ini, Soni bekerja keras melakukan konsolidasi organisasi, menyatukan instansi agraria di berbagai daerah, serta merumuskan sistem sertifikasi tanah yang lebih aman dan teratur.

Naik Kelas Menjadi Menteri Negara Agraria Pertama

Keberhasilan Soni dalam meletakkan batu pertama tata kelola BPN membuat posisinya kian diperkuat. Pada 17 Maret 1993, saat menyusun Kabinet Pembangunan VI (1993–1998), Presiden Soeharto menaikkan status kelembagaan pertanahan dengan menunjuk Soni Harsono sebagai Menteri Negara Agraria merangkap Kepala BPN.

Pelopor Sertifikasi dan Tertib Pola Ruang

Selama satu dekade memimpin institusi pertanahan tertinggi (1988–1998), Ir. Soni Harsono fokus pada program sertifikasi tanah massal sistematis, penataan administrasi hak milik, serta penertiban izin lokasi untuk industri dan pemukiman yang kala itu sedang tumbuh masif. Ia selalu menekankan pentingnya asas keadilan sosial dalam pemanfaatan lahan agar laju pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak tanah masyarakat adat dan petani kecil.

Legasi Abadi sang Begawan Pertanahan

Setelah mendedikasikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama puluhan tahun demi tegaknya hukum agraria di Indonesia, Ir. H. Soni Harsono mengembuseskan napas terakhirnya pada 22 Desember 2011 dalam usia 81 tahun.

Soni Harsono pergi dengan meninggalkan legasi yang sangat berharga bagi arsitektur birokrasi Indonesia. Nama putra asli Majenang ini akan selalu dikenang sebagai sang pionir, peletak fondasi institusi BPN modern, serta teknokrat berwawasan global yang berhasil mengarsiteki sistem pertanahan nasional demi kemakmuran dan kepastian hukum rakyat Indonesia. (*)

*) Source : Nasrul Koto

Editor : S. Anwar