Ginandjar Kartasasmita Penentu Mundurnya Soeharto

Dalam konstelasi politik modern Indonesia, Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita (lahir 9 April 1941) adalah sosok elite yang melintasi berbagai zaman. Dikenal sebagai salah satu arsitek utama ekonomi-perencanaan era Orde Baru, namanya tidak sekadar abadi sebagai birokrat ulung, melainkan juga sebagai tokoh kunci yang mendorong runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada Mei 1998, sebelum akhirnya didaulat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang pertama dalam sejarah bangsa.

Warisan PNI dan Pendidikan Lintas Benua

Lahir dari pasangan Husein Kartasasmita dan Ratjih Natawidjaja, jiwa nasionalisme Ginandjar telah ditempa sejak dini. Kedua orang tuanya merupakan aktivis aktif Partai Nasional Indonesia (PNI) bentukan Bung Karno sebelum era Perang Dunia II.

Pendidikan menengahnya diselesaikan di Kolese Kanisius Jakarta, sebuah lingkungan heterogen yang kian memicu nalar kritis dan semangat kebangsaannya. Sempat mengecap kuliah selama satu tahun di Institut Teknologi Bandung (ITB), Ginandjar berhasil meraih beasiswa bergengsi dari pemerintah Jepang untuk mendalami teknik kimia (kimia industri) di Tokyo University of Agriculture and Technology dan lulus pada tahun 1965.

Kembali ke tanah air bertepatan dengan gejolak politik pasca-peristiwa G30S, ia mendedikasikan dirinya di ranah militer dan birokrasi. Ia bertugas di Komando Operasi Tertinggi (KOTI) dan Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara. Ginandjar juga terus memperkaya kapasitas akademisnya, hingga sukses meraih sejumlah gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari institusi global, termasuk Takushoku University Tokyo, Northeastern University Boston, dan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

"Saya Bagian dari Sistem, Tapi Saya Profesional"

Karier birokrasi Ginandjar di Sekretariat Negara dan lingkaran dalam kabinet melesat cepat sejak dekade 1970-an. Kepercayaan Presiden Soeharto kepadanya mewujud lewat berbagai pos menteri strategis yang diembannya secara beruntun:

Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (UP3DN) periode 1983–1988.

Menteri Pertambangan dan Energi periode 1988–1993.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 1993–1998.

Di tengah hantaman kritik yang kerap dialamatkan kepada para pejabat Orde Baru, Ginandjar selalu tegas menempatkan posisinya secara objektif. "Saya memang bagian dari sistem, tetapi keanggotaan saya di dalam kabinet bersifat profesional," cetusnya lugas.

Kartu Domino Penentu Mundurnya sang Jenderal Tersenyum

Puncak drama politik Ginandjar terjadi pada pertengahan Mei 1998 di tengah badai krisis moneter dan gelombang demonstrasi mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR. Ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) merangkap Kepala Bappenas dalam Kabinet Pembangunan VII, jabatan ini rupanya hanya diembannya selama dua bulan.

Aksi Boikot Massal para Menteri

Sadar bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto tidak lagi mendapat legitimasi rakyat, Ginandjar mengambil langkah historis. Bersama belasan menteri bidang ekonomi lainnya, ia secara terbuka menyatakan menolak untuk duduk dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang tengah direncanakan Soeharto.

Aksi boikot massal yang dimotori oleh Ginandjar dan rekan-rekannya ini menjadi pukulan telak yang melumpuhkan stabilitas pemerintahan Cendana. Kehilangan dukungan penuh dari barisan teknokrat andalannya memaksa Soeharto membacakan pidato pengunduran diri pada pagi hari, 21 Mei 1998.

Pasca-reformasi, posisinya sebagai Menko Ekuin dipertahankan oleh Presiden B.J. Habibie, sebelum akhirnya ia terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI (1999–2004).

Bapak Pendiri DPD RI dan Badai Hukum di Era Gus Dur

Sejarah baru kembali diukir Ginandjar pada Oktober 2004. Pasca-amendemen UUD 1945 yang melahirkan kamar legislatif baru, ia terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang pertama. Ia memenangkan pemungutan suara sengit melawan Irman Gusman dan sukses menakhodai lembaga representasi daerah tersebut hingga tahun 2009, sebelum akhirnya bergeser menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Susilo Bambang Yudhoyono (2010–2014).

Meski memiliki karier yang berkilau, perjalanan hidup Ginandjar tidak sepi dari riak hukum. Pada Maret 2001, di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia sempat tersandung tuduhan korupsi terkait kontrak bagi hasil Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas saat ia menjabat Menteri Pertambangan dan Energi.

Sempat menjalani penahanan selama satu bulan di Kejaksaan Agung, kasus tersebut akhirnya dibebaskan. Ginandjar menilai penahanannya bermotif politik dan mengakui betapa sulitnya menghapus stigma negatif sebagai mantan pejabat Orde Baru. "Mengatakan saya tidak korupsi sama seperti pepatah: 'Saya tidak memukuli istri saya.' Tidak ada seorang pun yang memercayai Anda," ujarnya filosofis saat itu.

Sisi Pribadi

Di luar panggung politik, Ginandjar adalah sosok kepala keluarga yang harmonis bersama istrinya, Yultin Harlotina. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak, yaitu Gita, Agus (yang kelak mengikuti jejak kariernya di pemerintahan), Galih, dan Gaya.

Ia juga tercatat aktif memimpin berbagai organisasi kemasyarakatan dan olahraga, mulai dari Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Ketua Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga kepengurusan pusat Gerakan Pramuka. Ginandjar Kartasasmita adalah representasi teknokrat tangguh—sosok profesional yang mampu mengemudikan arah sejarah bangsa di tengah pusaran transisi kekuasaan. (*)

*) Source : Nasrul Koto

Editor : Redaksi