Iskandar Bule Siap Hantam Ormas Luar dan Debt Collector di Kota Bandung
Pernyataan keras datang dari sosok yang dikenal sebagai Kang Isbul atau Iskandar Bule belum lama ini.
Melalui pernyataannya, Kang Isbul menegaskan kesiapan untuk “turun gunung” bersama Penjaga Tanah Bandung (PTB) menghadapi organisasi masyarakat (ormas) dari luar dan praktik debt collector yang dinilai meresahkan masyarakat Kota Bandung.
Penjaga Tanah Bandung (PTB) disebut Kang Isbul siap “maen kabeh” atau bertindak total terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban. Bahkan, peringatan tegas dilontarkan kepada ormas luar, termasuk yang pernah terlibat konflik di masa lalu.
Namun, di balik retorika keras tersebut, muncul pertanyaan mendasar, apakah pendekatan konfrontatif ini akan menjadi solusi nyata bagi keamanan kota Bandung, atau justru membuka potensi konflik horizontal baru di tengah masyarakat?
Iskandar Bule atau Kang Isbul menekankan bahwa Kota Bandung harus dijaga oleh Urang Bandung sendiri. Narasi ini mengandung semangat lokalitas yang kuat, bahwa masyarakat setempat memiliki tanggung jawab moral menjaga wilayahnya dari gangguan eksternal.
Kang Isbul juga menyinggung perilaku sebagian ormas luar yang dinilai “kurang ajar” dan memicu keresahan. Dalam konteks ini, Penjaga Tanah Bandung diposisikan sebagai garda sosial yang siap bertindak ketika norma sosial dianggap dilanggar.
Selain ormas, sorotan juga diarahkan pada maraknya debt collector yang disebut-sebut kerap bertindak di luar aturan, bahkan mengatasnamakan penagihan utang secara ilegal.
Fenomena ini memang bukan hal baru di kota-kota besar, termasuk Kota Bandung. Praktik intimidasi, perampasan kendaraan, hingga kekerasan verbal sering menjadi keluhan masyarakat.
Menariknya, di tengah nada keras terhadap ormas dan debt collector, Iskandar Bule juga menyampaikan kritik terhadap Pemerintah.
Kang Isbul menilai program bantuan seperti pembagian sembako dan takjil tidak cukup menyelesaikan akar masalah. Menurutnya, Pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat, khususnya anggota ormas yang menganggur.
Pernyataan ini menyentuh persoalan struktural yang lebih dalam, bahwa konflik sosial seringkali berakar dari kesenjangan ekonomi dan minimnya akses pekerjaan.
Jika benar demikian, maka pendekatan keamanan semata tanpa solusi ekonomi justru berpotensi menjadi siklus konflik yang berulang.
Seruan “turun gunung” dan aksi kolektif berbasis identitas lokal memang bisa dipahami sebagai bentuk kekecewaan terhadap situasi yang dianggap tidak tertangani secara optimal.
Apa yang disuarakan oleh Iskandar Bule dan Penjaga Tanah Bandung (PTB) mencerminkan keresahan yang nyata di masyarakat. Namun pendekatan yang digunakan menjadi krusial.
Satu hal yang pasti, menjaga Kota Bandung tidak cukup dengan keberanian, tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan, aturan yang jelas, dan komitmen bersama untuk tidak menjadikan kota Bandung menjadi arena konflik. (*)
Editor : Bambang Harianto
