Penampakan Gudang yang Diduga Jadi Tempat Penyelewengan Solar Bersubsidi di Wilayah Wringinanom
Mencuat dugaan terjadinya penyelahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di wilayah Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Solar tersebut diduga untuk supplai bahan bakar alat berat (ekscavator) di kegiatan tambang galian c yang ada di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
Modusnya, terduga pelaku yakni mengisi Solar subsidi di SPBU di Wringinanom dengan menggunakan truk tronton. Kemudian solar yang terisi di tangki truk tronton dipindah ke tempat penampungan. Pemindahan diduga dilakukan di salah satu gudang yang berlokasi di Desa Sumberrame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Setelah itu, diangkut ke lokasi tambang.
Baca Juga: Dugaan Penyalahgunaan Solar du SPBU Desa Telabang
Truk tronton sedang mengisi Solar di SPBU Wringinanom
Dari informasi yang dihimpun Lintasperkoro.com, sekali isi, truk tronton bisa ratusan liter solar bersubsidi. Gudang yang diduga tempat penampungan di Desa Sumberrame telah lama ada.
Temuan dugaan tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Studi Hukum Nasional (Pushuknas). Moh Fazly selaku Sekretaris Jenderal (Sekjek) Pushuknas berharap dugaan adanya penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Wringinanom bisa ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.
"Praktik seperti itu yang membuat BBM bersubsidi selalu jebol. Penyalurannya disalahgunakan oleh segelintir orang untuk mengeruk keuntungan, yang seharusnya BBM bersubsidi itu untuk kendaraan khusus bukan kendaraan pertambangan atau bahan bakar alat berat. Ini musti diselidiki oleh Polisi," kata Fazly, Jumat 12 Januari 2024.
Baca Juga: Polres Muratara Ungkap Kasus BBM Ilegal, Tiga Tersangka Diamankan
Dilain pihak, diungkapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Erika Retnowati bahwa kuota solar subsidi di tahun 2023, jebol. Untuk realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni Solar Subsidi hingga akhir tahun 2023, tercatat mencapai sebesar 17,5 juta KL atau sebesar 103% dari kuota yang ditentukan untuk tahun 2023 lalu sebesar 16,8 juta KL.
Di tahun 2024, kuota untuk Solar subsidi naik 2 juta KL atau menjadi 19 juta KL. Erika Retnowati berkata, meski disiapkan lebih banyak, bukan berarti kuota solar subsidi tersebut akan dihabiskan seluruhnya. BPH Migas terus meningkatkan pengawasan dan menyempurnakan digitalisasi penyaluran BBM tepat sasaran dengan sistem barcode bersama PT Pertamina.
"Kami berupaya pertumbuhan konsumsi Solar subsidi itu tidak terlalu tinggi dengan pengendalian di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga: Mafia BBM di Kabupaten Nganjuk Diduga Oknum Aparat Terlibat
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro menambahkan, kalau tidak ada upaya lanjutan melakukan distribusi BBM tepat sasaran dengan barcode yang dilaksanakan Pertamina dan Microsite di AKR, konsumsi Solar Subsidi bisa melonjak lebih tinggi hingga 6% sampai 7%.
Melalui upaya digitalisasi, kata Sentot, beberapa bulan ini konsumsi Solar subsidi sudah stagnan dalam pengertian sebagian besar distribusinya sudah tepat sasaran. Apalagi penegakan hukum sudah ditingkatkan dan pengaduan masyarakat semakin masif terhadap praktik penyelewengan BBM Subsidi. Secara bersamaan, BPH Migas juga langsung menindak penyelewengan yang terjadi di lapangan. (adi)
Editor : Ahmadi
