Diduga Melanggar Aturan, Proyek Pengerukan Embung di Desa Munggugebang di Stop Warga
Proyek pengerukan embung di Dusun Ngemplak, Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, distop oleh warga dan sekarang mangkrak. Kondisi tersebut imbas protes warga yang menilai pelaksanaan proyek tersebut diduga menyalahi aturan.
Pelaksanaan proyek dengan volume 40 x 70 meter yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 35 juta dianggap warga Dusun Ngemplak tidak dilakukan musyawarah dulu bersama warga setempat. Tetapi tiba-tiba langsung dikerjakan oleh orang di luar warga Dusun Ngemplak. Tanah dari pengerukan embung dijadikan material urug lapangan desa.
Baca Juga: Kepala Desa Gangga Dua Ditetapkan Tersanga Korupsi Dana Desa
“Warga Dusun Ngemplak tidak tahu jika ada proyek pengerukan embung. Tahunya setelah ada bego (excavator) yang menggali embung dan dump truk pengangkut hasil galian. Harusnya ditawarkan ke masyarakat Dusun Ngemplak, bukan ke orang lain di luar warga Desa Munggugebang,” ujar Yerry, warga Dusun Ngemplak dalam keterangannya kepada Media Lintasperkoro.com, Kami siang, 25 Juli 2024.
Dikatakan Yerry, pelaksana pekerjaan pengerukan embung di Dusun Ngemplak ialah Taji asal Desa Lundo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Benjeng. Taji mendapat pekerjaan tersebut Sokip yang merupakan seorang Bayan di Desa Munggugebang.
Baca Juga: Ayah dan Anak Kandung Kompak Korupsi Dana Desa
Menurut Yerry, dari nilai proyek pengerukan embung sebesar Rp 35 juta, oleh Sokip disub kontrakan ke Taji sebesar Rp 25 juta. Karena protes warga Dusun Ngemplak, kini proyek tersebut mangrak.
“Begonya mulai diangkut keluar karena memang proyek itu bermasalah. Termasuk tidak ada papan nama informasi proyek. Setelah diprotes warga, baru papan nama proyek di pasang. Ini sudah tidak beres,” katanya.
Baca Juga: Atap Penyangga Roboh, Kualitas Material Bangunan Lumbung Pangan di Desa Gadingwatu Harus Diusut
Harapan Yerry bersama warga Dusun Ngemplak lainnya, proyek yang bersumber dari Dana Desa tersebut dikerjakan oleh warga lokal, bukan orang lain. Karena proyek yang bersumber dari Anggaran Dana Desa harus dilaksanakan swakelola, bukan disub kontrak ke pihak ketiga.
“Kami sebagai putra daerah banyak yang mampu mengerjakan proyek tersebut. Bukan dikerjakan oleh orang luar,” kata Yerry. (*)
Editor : Syaiful Anwar
