DPRD Kabupaten Bangkalan Menggelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bangkalan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan pada Senin pagi (07/8/2023). Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan di ruang Komisi D ini membahas tentang tindaklanjut kekurangan Jabatan Kepala Sekolah pada Instansi Pendidikan tahun 2023.
“Secara garis besarnya, sampai pada bulan Agustus saat ini mencapai 244 jenjang SD yang sementara dijabat oleh PJS (Pejabat Sementara), 15 untuk jenjang SMP, dan 2 untuk jenjang TK. Kami konfirmasi bahwa kami sudah mengusulkan semua. Insya Allah sebentar lagi akan turun rekomendasi dari Kementrian dan Kebudayaan pusat dengan MenPANRB, karena kita berproblem dengan Plt yang jabatan fungsinya tidak bisa menandatangani SK Kepala Sekolah tersebut. Harus ada rekokemendasi tertulis dari KemenPANRB," kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan, S.Pd, M.Pd.
Baca Juga: Miris ! Oknum Kasek Diduga Potong Honor Guru Sukwan di Bangkalan
Nurhasan menambahkan bahwa Komisi D dan Dinas Pendidikan Bangkalan berharap kekosongan jabatan tersebut segera bisa terisi agar fungsi lembaga sekolah tersebut bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
Baca Juga: RA Fikki Hulaify Dilantik sebagai Anggota PAW DPRD Bangkalan
“Yang diusulkan kurang lebih 180 orang untuk jenjang SD, dan jenjang SMP sebanyak 22 orang sesuai dengan Permendigbudristek no. 40 tahun 2021 bahwa dalam kondisi darurat Jabatan Kepala Sekolah bisa diisi oleh jabatan fungsional, tidak harus uji Guru Penggerak dan lain sebagainya yang terpenting memenuhi kriteria serta persyaratan yang mumpuni," tambahnya.
Baca Juga: KH Mukaffi Holil Menggelar Reses di Kelurahan Tunjung
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang diwakili oleh Mohammad Toha, M.Pd, selaku Plt. Korwil Tanah Merah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah bersinergi dengan Komisi DPRD Bangkalan dan KemenPANRB Pusat untuk mengoptimalkan usulan pengisian Jabatan Kepala Sekolah. (L4N)
Editor : Syaiful Anwar
