Membaca Makan Bergizi Gratis dengan Kepala Dingin

 

Tiba-tiba beberapa politisi dan pasukan digitalnya berbarengan teriak dengan kalimat senada, “Anggaran pendidikan dipotong buat makan gratis!” 

Dalam hitungan menit, pesan itu disalin, ditempel, diberi bumbu emosi, lalu berlari ke berbagai platform. Seperti biasa, amarah lebih cepat dari kalkulator.

Kita hidup di zaman ketika satu potongan informasi bisa berubah menjadi vonis kolektif. Dan isu yang menyentuh pendidikan memang selalu sensitif. Wajar. Pendidikan itu masa depan anak-anak kita. Begitu ada kesan “dipotong”, naluri orang tua langsung berdiri tegak.

Tapi sebelum kita ikut berdiri sambil mengepalkan tangan, ada baiknya kita duduk sebentar dan membuka angka-angka yang tersedia.

Faktanya, anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN( justru naik. Dari Rp 665 triliun pada 2024 menjadi Rp 724,3 triliun pada 2025, dan direncanakan Rp 757,8 triliun pada 2026. Secara sederhana, kalau ada pemotongan, totalnya mestinya turun. Ini justru naik. Rata-rata sekitar 6,8 persen per tahun.

Anggaran kesejahteraan guru pun meningkat. Dari Rp 175,7 triliun pada 2024 menjadi Rp 211,4 triliun pada 2026. Gaji ASN naik, tunjangan naik, non-ASN (aparatur sipil negara) juga naik. Pertumbuhannya bahkan mendekati 10 persen per tahun. Sulit mengatakan “dipotong” ketika angka-angkanya bergerak ke atas.

Lalu di mana letak salah pahamnya?

Sebagian kebingungan muncul karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan dalam pos pendidikan. Sekilas, ini terdengar seperti memindahkan uang dari kelas ke dapur. Padahal pendekatan kebijakan publik modern tidak lagi melihat pendidikan hanya sebagai gedung, buku, dan papan tulis.

Ekonom pemenang Nobel, Gary Becker, dalam teori human capital, menjelaskan bahwa investasi pada kesehatan dan pendidikan adalah satu kesatuan. Anak yang gizinya buruk akan sulit menyerap pelajaran. Stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga kapasitas kognitif. Jadi ketika negara memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang layak, itu bukan sekadar urusan makan siang. Itu bagian dari investasi kemampuan belajar.

Menempatkan Makan Bergizi Gratis dalam kerangka pendidikan adalah pendekatan berbasis hasil, bukan berbasis simbol. Ukurannya bukan hanya berapa gedung yang dibangun, tetapi apakah anak hadir di sekolah, bisa berkonsentrasi, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik.

Tentu saja, angka-angka tidak otomatis membuat semua orang tenang. Karena perdebatan ini bukan hanya soal data. Ini juga soal persepsi.

Program sebesar MBG, dengan alokasi sekitar Rp223,6 triliun dalam struktur anggaran 2026, memang besar. Sekitar 29,5 persen dari total anggaran pendidikan. Angka sebesar itu mudah menjadi sasaran narasi emosional. Terutama jika dipotret tanpa konteks.

Padahal porsi terbesar tetap pada gaji dan tenaga pendidik, sekitar Rp 274,7 triliun atau 36,2 persen. Bantuan pendidikan seperti BOS, LPDP, dan dana abadi tetap ada di angka Rp161,6 triliun. Secara struktur, fungsi inti pendidikan tidak dihilangkan.

Di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita marah karena angkanya memang bermasalah, atau karena kita sedang berada di tengah musim politik yang panas?

Dalam teori komunikasi politik, isu kebijakan sering kali dibingkai untuk membangun atau meruntuhkan legitimasi. Program yang menyentuh langsung rakyat cenderung memiliki efek legitimasi tinggi. Survei Indikator mencatat tingkat kepuasan publik terhadap MBG sekitar 73 persen. Itu angka yang relatif kuat untuk program nasional berskala besar.

Ketika sebuah kebijakan memiliki dukungan publik tinggi, wajar jika muncul resistensi politik. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Tidak ada yang salah dengan kritik. Kritik justru sehat. Yang perlu diwaspadai adalah ketika kritik berubah menjadi disinformasi.

Disinformasi bekerja dengan cara sederhana: ambil satu bagian, lepas dari konteks, beri judul dramatis, lalu dorong ke ruang publik yang sudah emosional. Di media sosial, algoritma tidak bertanya apakah kita sudah membaca dokumen APBN. Algoritma hanya tahu mana yang memicu reaksi.

Itulah sebabnya narasi “memotong pendidikan” terasa lebih kuat daripada kalimat “anggaran pendidikan meningkat rata-rata 6,8 persen”. Emosi selalu lebih menarik daripada tabel.

Apakah MBG tanpa masalah? Tentu tidak. Beberapa laporan tentang kualitas makanan yang viral di sejumlah sekolah adalah pengingat bahwa implementasi harus diawasi ketat. Program besar pasti menghadapi tantangan distribusi, pengawasan, dan tata kelola. Kritik pada aspek teknis dan kualitas sangat diperlukan.

Namun kritik berbasis kasus tidak boleh berubah menjadi generalisasi nasional tanpa data menyeluruh. Mengatakan “ada masalah kualitas di beberapa titik” berbeda dengan mengatakan “program ini merusak pendidikan”.

Diskusi publik akan jauh lebih produktif jika bergeser dari tuduhan pemotongan ke pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana memastikan standar gizi terjaga? Bagaimana pengawasan diperkuat? Bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar diukur secara objektif?

Di sisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis juga memiliki dimensi yang lebih luas. Dalam kerangka Keynesian, belanja pemerintah yang langsung menyasar rumah tangga berpendapatan rendah memiliki efek pengganda yang relatif tinggi. Ketika anak mendapat makan gratis di sekolah, beban pengeluaran keluarga berkurang. Sisa uang bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Konsumsi domestik tetap terjaga.

Di tengah ketidakpastian global, perang di Timur Tengah, menjaga daya beli domestik bukan hal sepele. Apalagi jika intervensinya sekaligus menyasar kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Maka pertanyaannya bukan sekadar “politik atau pendidikan?”, tetapi bagaimana kebijakan ini dirancang agar benar-benar menjadi investasi bangsa.

Ada satu kebiasaan yang perlu kita ubah dalam ruang publik: kecenderungan untuk memilih posisi sebelum membaca dokumen. Kita sering lebih cepat memilih kubu daripada membuka data. Padahal APBN dibahas terbuka, disahkan di DPR, dan melibatkan semua partai.

Jika sejak awal ada keberatan mendasar, mestinya ia muncul saat pembahasan anggaran. Kini, ketika program berjalan dan mulai dirasakan, perdebatan justru bergeser ke ranah framing.

Sebagai warga, kita berhak kritis. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk adil pada fakta.
Anggaran pendidikan naik. Kesejahteraan guru naik. Bantuan pendidikan tetap ada. MBG ditempatkan dalam kerangka intervensi sumber daya manusia. Ini adalah data yang tersedia.

Apakah MBG akan otomatis sukses? Tidak ada jaminan. Apakah ia berpotensi menjadi investasi jangka panjang jika dikelola baik? Ya.

Yang paling berbahaya dalam situasi seperti ini bukanlah perbedaan pendapat, melainkan polarisasi emosional. Ketika satu pihak memuja tanpa evaluasi dan pihak lain mencaci tanpa membaca angka, ruang rasional menyempit.

Anak-anak yang duduk di kelas tidak peduli perdebatan politik kita. Mereka peduli apakah perut mereka kenyang, apakah guru hadir dengan semangat, dan apakah sekolah memberi harapan.

Sejarah kebijakan publik jarang diingat dari tagar yang paling keras. Ia diingat dari dampaknya pada generasi berikutnya.

Jika Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kehadiran siswa, menurunkan stunting, dan memperbaiki konsentrasi belajar, maka ia adalah bagian dari cerita pembangunan. Jika ada kekurangan, ia harus diperbaiki, bukan dipelintir.

Kita bisa berbeda pandangan politik. Itu sah. Tapi ketika menyangkut masa depan anak-anak, ada baiknya kita menyimpan sedikit ruang untuk kepala dingin.

Narasi emosional memang menggoda. Ia memberi rasa puas sesaat. Namun masa depan bangsa tidak dibangun dengan rasa puas sesaat. Ia dibangun dengan kebijakan yang diuji data dan diperbaiki dampaknya.

Jadi sebelum meneruskan pesan berikutnya, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita membaca angkanya?

Demokrasi membutuhkan kritik. Tetapi ia juga membutuhkan kewarasan. Dalam perkara sebesar Makan Bergizi Gratis (MBG), kewarasan adalah bentuk tanggung jawab kita bersama. (*)

*) Source : Wicaksono

Editor : Bambang Harianto