Konflik Tambang Emas Yahukimo
Hampir banyak korban yang berjatuhan di kabupaten Yahukimo, terlebih khusus di beberapa tambang emas yang ada di Yahukimo. Awal konflik dan pembantaian massal terjadi pada tahun 2019 lalu dalam kasus isu rasisme.
Hampir ratusan orang jadi korban di seluruh tambang emas Korwai, namun mayat korban tidak dievakuasi hingga membusuk disana. Bahkan publik membungkam insiden tersebut.
Baca Juga: Satreskrim Polresta Pontianak Ungkap Gudang Penyimpanan Emas Ilegal
Berangkat dari situ, tahun 2024 pembunuh besar-besaran terjadi lagi hingga 7 orang meninggal dunia, korban luka tidak terhitung banyak. Masih belum berakhir sampai situ, hingga tahun 2025, 17 orang tewas bahkan korban luka belum bisa dipastikan.
Belum sampai disitu, bahkan korban terbunuh di luar dari operasi umum, jauh lebih banyak yang sulit disebutkan satu-persatu. Dengan kejadian itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Yahukimo, untuk tidak naik menambang emas secara liar di daerah rawan konflik. Sebab nyawa yang berharga atau emas yang lebih penting, itulah yang menjadi pilihan kalian.
Masyarakat imigran perlu sadar diri, bahwa emas dan uang bisa dicari tapi nyawa sulit diganti.
Selain itu, pemerintah Yahukimo harus mengambil kebijakan, dalam hal mengeluarkan surat larangan kepada masyarakat imigran untuk tidak menambang emas secara ilegal di Yahukimo, selain dari orang asli Papua.
Baca Juga: Pemkab Sigi dan Aparat Gabungan Sisir Lokasi Tambang Ilegal di Desa Tomado
Demi keselamatan masyarakat imigran, senang tidak suka, Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus mengeluarkan larangan keras kepada masyarakat imigran untuk tidak menambang emas sembarang. Karena hal itu bisa berujung menambah bencana bagi keselamatan nyawa masyarakat imigran.
Pengamat konflik Papua, Arius Yahuli menilai, skala konfilik di Yahukimo terus meningkat karena beberapa faktor melatarbelakangi, antara gerakan ideologi Papua Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.
Karena itu, Arius Yahuli memberikan saran kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa menangani daerah konfilik di Papua khususnya wilayah Papua Pegunungan, Pemerintah Pusat tentu memperhatikan aspek keamanan secara komperehensif.
Baca Juga: Polres Halmahera Timur Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Desa Kakara Ino
“Kasus pembantaian terhadap 15 orang di Yahukimo,kami belum mendapat informasi yang tervalidasi bahwa apa benar pekerja tambang ilegal di Yahukimo, mereka adalah anggota TNI aktif atau rakyat sipil. Kalau mereka adalah rakyat sipil, maka kami sangat prihatin,” katanya.
Katanya, kasus pembantaian rakyat sipil terjadi karena Pemerintah Pusat tidak mempertimbangkan aspek jaminan keamanan dan keselamatan terhadap rakyat sipil, sehingga rakyat sipil menjadi ancaman serius kelompok TPN/OPM dengan berpandangan bahwa dengan perubahan UU TNI tadi, rakyat sipil non orang asli papua (OAP) dipandang sebagai anggota prajurit militer aktif. (*)
Editor : Bambang Harianto
