Ikut Rapat PRRI Tapi Menolak Perang, Inilah Kisah Mayjen Nurmathias

Lembaran sejarah pergolakan daerah di era 1950-an selalu menyisakan kisah-kisah luar biasa tentang integritas para tokohnya. Salah satu cerita paling menarik dan patut diteladani datang dari seorang putra asli Payakumbuh, Sumatera Barat, yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nurmathias (15 Februari 1924 – 20 November 1990).

Mayjen Nurmathias adalah saksi kunci sekaligus pelaku sejarah yang berada di pusaran konflik Sumatera Tengah dengan Pemerintah Pusat. Namun, di tengah panasnya situasi politis saat itu, jenderal asal ranah Minang ini memilih jalan yang sangat berani: tetap kritis membela hak daerah, tetapi mengharamkan opsi angkat senjata melawan saudaranya sendiri sesama anak bangsa.

Bahu-Membahu Melawan Belanda di Medan Gerilya

Nurmathias bukan orang baru di dunia militer. Mayjen Nurmathias adalah perwira generasi pertama seangkatan pejuang-pejuang legendaris Sumatera Tengah seperti Ahmad Husein dan Dahlan Djambek.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer pasca-kemerdekaan, Nurmathias berada di garis depan. Di bawah rimbunnya hutan dan perbukitan Sumatera Tengah, ia bertaruh nyawa memimpin pasukan gerilya demi mempertahankan Merah Putih. Ikatan emosional yang erat di medan laga inilah yang membuatnya sangat dihormati oleh rekan-rekan sejawatnya.

Ikut Mendirikan Dewan Banteng, Hadir di Sungai Dareh

Pada pertengahan tahun 1950-an, kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat memuncak akibat ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebagai wujud kepedulian terhadap nasib tanah kelahirannya, Nurmathias ikut ambil bagian dalam gerakan koreksi:

20 Desember 1956: Beliau ikut menandatangani piagam pendirian Dewan Banteng di Padang, yang kala itu menuntut otonomi luas dan kesejahteraan prajurit daerah.

15 Februari 1958: Ketika situasi makin kritis, Nurmathias hadir langsung dalam rapat krusial di Sungai Dareh—rapat yang menjadi cikal bakal dideklarasikannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Garis Tegas Sang Jenderal: Menolak Opsi Angkat Senjata!

Di sinilah letak luar biasanya seorang Nurmathias. Meskipun beliau sepakat dengan tuntutan keadilan ekonomi untuk daerah, Mayjen Nurmathias secara terbuka menolak keras opsi pemberontakan bersenjata.

Melalui pertimbangan yang sangat matang, Nurmathias menyadari bahwa perang saudara hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat dan merobek keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang susah payah dimerdekakan. Mayjen Nurmathias memilih jalan moderat: berjuang lewat jalur diplomasi dan dialog, bukan lewat moncong senjata.

Ditarik ke Mabes AD hingga Dipercaya Menjadi Duta Besar di Australia

Sikap bijaksana dan kesetiaan Nurmathias terhadap keutuhan bangsa mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat di Jakarta. Setelah pergolakan PRRI mereda, Mayjen Nurmathias tidak disingkirkan. Sebaliknya, pemerintah menariknya secara terhormat ke Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) di Jakarta.

Karier militernya terus bersinar di ibu kota hingga Nurmathias meraih pangkat puncak sebagai Mayor Jenderal (Bintang Dua) TNI AD.

Tak berhenti di situ, setelah purnatugas dari militer, kapasitas diplomasinya kembali diuji. Pemerintah mempercayakan amanah besar kepadanya untuk menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Australia (1976–1979). Di Canberra, Mayjen Nurmathias sukses mengawal kepentingan Indonesia dengan sangat anggun. (*)

Editor : Bambang Harianto