Sejarah Adam Malik Mendirikan Media Antara

Dalam lembaran sejarah diplomasi dan politik Indonesia, nama H. Adam Malik Batubara menempati posisi yang amat legendaris. Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 6 November 1998, tokoh pergerakan yang mengawali kariernya sebagai wartawan ini sukses meretas jalan dari seorang anak pedagang di Sumatra Utara hingga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga.

Dikenal luas dengan jargon khasnya "Semua bisa diatur," Adam Malik adalah sosok diplomat ulung yang cerdas, taktis, dan memiliki seribu satu solusi di meja perundingan internasional.

Masa Muda: Dari Madrasah Parabek Menuju Pendirian Kantor Berita Antara

Lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara pada 22 Juli 1917, Adam Malik merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara dari pasangan Abdul Malik Batubara, seorang pedagang kaya, dan Salamah Lubis. Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Pematangsiantar.

Ia sempat melanjutkan ke Sekolah Agama Madrasah Sumatera Thawalib Parabek di Bukittinggi, namun hanya bertahan satu setengah tahun sebelum akhirnya pulang untuk membantu orang tuanya berdagang. Meskipun tidak menempuh jalur akademik yang tinggi, hasrat belajar dan jiwa nasionalismenya tumbuh secara otodidak melalui koran dan pergerakan politik.

Pada usia 20 tahun, didorong oleh keinginan kuat untuk memajukan bangsanya, Adam Malik nekat merantau ke Jakarta. Langkah monumental pertamanya di ibu kota tercatat pada tahun 1937, ketika ia bersama Abdul Hakim, Djohan Sjahroezah, Soemanang, A.M. Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna mempelopori berdirinya Kantor Berita Antara. Berbekal satu meja tulis, satu mesin ketik, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita-berita perjuangan ke berbagai surat kabar nasional, menandai lahirnya pilar pers pergerakan Indonesia.

Aksi Gerilya Pemuda dan Peristiwa Rengasdengklok

Kiprah politik Adam Malik muda berakar kuat di organisasi kiri dan kepemudaan. Di era 1930-an, ia memimpin Partai Indonesia (Partindo) di Pematangsiantar dan Medan, lalu menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada 1940.

Di zaman pendudukan Jepang, ia bergerak di bawah tanah. Puncak peran kepemudaannya terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. Bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik menjadi salah satu aktor intelektual di balik "peristiwa Rengasdengklok" yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah proklamasi, ia menggerakkan massa dalam Rapat Raksasa di Lapangan Ikada untuk menunjukkan dukungan penuh rakyat terhadap kepemimpinan Soekarno-Hatta.

Pasca-kemerdekaan, Adam Malik memimpin Komite Van Aksi dan terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) periode 1945–1947. Ia juga menjadi salah satu pendiri Partai Murba dan berhasil menembus parlemen sebagai anggota DPR-RI hasil Pemilu 1955.

Menembus Panggung Internasional: Arsitek ASEAN dan Ketua Majelis Umum PBB

Karier diplomasi internasional Adam Malik bermula saat ia ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Ketangguhannya berdiplomasi teruji saat ia memimpin Delegasi RI dalam perundingan dengan Belanda terkait sengketa Irian Barat di Washington D.C. pada tahun 1962, yang berhasil melahirkan Persetujuan Pendahuluan.

Masuk ke era Orde Baru, posisi Adam Malik semakin sentral. Ia menjadi bagian dari triumvirat penentu kebijakan negara bersama Soeharto dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah keluar dari Partai Murba karena perbedaan pandangan mengenai modal asing, ia kemudian bergabung dengan Golkar.

Sebagai Menteri Luar Negeri yang menjabat dalam beberapa kabinet berturut-turut (1966–1977), Adam Malik menorehkan dua tinta emas yang mengubah lanskap geopolitik:

Pendiri ASEAN (1967): Ia mewakili Indonesia dalam Deklarasi Bangkok bersama utusan dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, yang secara resmi melahirkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB (1971): Adam Malik mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama—dan satu-satunya hingga kini— yang terpilih menjadi Ketua Majelis Umum PBB ke-26. Di bawah kepemimpinannya, sidang PBB mengetok keputusan penting terkait keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Puncak Karier dan Akhir Hayat Sang Diplomat

Puncak pengabdian politiknya di dalam negeri tercapai pada 24 Maret 1978, saat ia resmi dilantik oleh MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga, menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Filosofi "Semua Bisa Diatur": Jargon legendaris yang sering diucapkannya ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, mencerminkan keluwesan diplomasi Adam Malik yang selalu punya jalan keluar bagi kebuntuan politik. Di sisi lain, kalimat itu merupakan satire atau kritik sosial yang tajam dari dirinya terhadap realitas pragmatisme dan korupsi di tanah air.

Setelah menghibahkan seluruh hidupnya bagi tegaknya kedaulatan dan reputasi bangsa di mata dunia, Haji Adam Malik mengembuskan napas terakhirnya di Bandung pada 5 September 1984 akibat kanker hati.

Sang diplomat ulung dikebumikan dengan penghormatan penuh di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang seluruh dedikasi dan mengamankan memorabilia sejarahnya, pihak keluarga kemudian mendirikan Museum Adam Malik di Jakarta. (*)

Editor : Bambang Harianto