Sosok Ketua Umum PDI yang Berani Sebut Indonesia Sebagai Negara Sekuler

Panggung politik era Orde Baru kerap kali melahirkan perdebatan ideologis yang sangat tajam dan mendalam. Salah satu momen paling berani dalam sejarah politik nasional dicetuskan oleh Dr. Sunawar Sukowati, S.H., seorang pemikir hukum, mantan gerilyawan, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sepak terjangnya selalu diperhitungkan oleh kawan maupun lawan.

Pria kelahiran pada 6 September 1922 ini dikenal sebagai sosok intelektual lintas disiplin yang langka. Menjabat berbagai posisi menteri strategis di bawah Presiden Soeharto, ia mengejutkan publik lewat pemikiran politiknya yang radikal, lugas, dan melampaui zamannya terkait hakikat negara Pancasila.

Intelektual Lintas Disiplin: Dari Tentara Pelajar hingga Guru Besar Unpad

Garis hidup Sunawar Sukowati ditempa oleh semangat Revolusi Fisik. Sepanjang tahun 1945 hingga 1950, ia ikut turun ke medan laga sebagai anggota Tentara Pelajar demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sembari berjuang, hasratnya pada dunia akademis tidak pernah padam.

Sunawar Sukowati merupakan salah satu intelektual langka yang berhasil mengawinkan dua disiplin ilmu besar. Sunawar meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, lalu melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Atas kepakaran akademisnya yang diakui luas, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) di Universitas Padjadjaran.

Berbekal ilmu hukum yang matang, Sunawar Sukowati sempat berkarier sebagai pengacara (advokat) pada tahun 1952-1957. Dedikasinya di dunia profesional membawanya masuk ke lingkaran birokrasi, mulai dari Direktur Perdagangan Kementerian Perdagangan (1958–1960) hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria (1963–1965) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Arsitek Pengawasan Pembangunan dan Menko Kesra Era Orde Baru

Memasuki transisi Orde Baru, keahlian manajemen dan hukum Sunawar Sukowati langsung dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto. Karier birokrasinya di tingkat kabinet melesat melalui tiga pos menteri yang sangat prestisius:

Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek-Proyek Pemerintah (1968–1971): Sebuah lembaga krusial pada masa awal Orde Baru yang menjadi cikal bakal peran makro Kepala Bappenas.

Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan: Fokus pada efisiensi dan transparansi proyek pembangunan nasional.

Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (1973–1978): Mengoordinasikan seluruh kebijakan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Usai merampungkan tugas di kabinet, Sunawar dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada periode 1978 hingga 1983.

Pemicu Kontroversi Laten: Berani Tegaskan RI Sebagai Secular State

Di samping karier birokrasinya, Sunawar Sukowati adalah motor penggerak politik sipil. Menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak 1946, ia menjadi salah satu aktor kunci di balik fusi partai-partai nasionalis dan kristen menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Ia menjabat sebagai Ketua DPP PDI (1973-1978) hingga puncaknya terpilih sebagai Ketua Umum PDI (1981–1986).

Pada tahun 1983, di tengah hangatnya penerapan Asas Tunggal Pancasila, Sunawar memicu kontroversi laten yang mengguncang internal parlemen. Di hadapan rekan-rekannya di Fraksi PDI, Sunawar Sukowati dengan berani menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menganut paham sekularisme dan merupakan sebuah Secular State (Negara Sekuler).

"Negara Republik Indonesia tidak mencampuradukkan masalah ketatanegaraan dengan masalah keagamaan. Karena itu dalam negara yang berfalsafah Pancasila ini, tidak boleh ada yang alergi untuk menyebut Indonesia menganut faham sekularisme," tegas Sunawar Sukowati.

Sunawar berargumen, pandangan ini secara logis disimpulkan dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto sendiri yang menegaskan secara eksplisit bahwa Pancasila bukanlah agama. Menurutnya, karena Indonesia bukan negara agama dan otoritas keagamaan dipisahkan dari otoritas kenegaraan, maka PDI harus berani bersikap jujur secara ilmiah.

Pandangan berani Sunawar ini secara mengejutkan memicu diskusi intelektual yang luas dan mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh besar lintas agama, termasuk pakar hukum Islam K.H. Hasbullah Bakry hingga tokoh pemikiran Islam moderat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Akhir Hayat Sang Negosiator Ulung

Perjalanan panjang sang jenderal pemikiran PDI ini berakhir di Bogor pada Minggu malam, 12 Januari 1986. Sunawar Sukowati mengembusen napas terakhirnya dalam usia 63 tahun akibat serangan jantung mendadak, saat ia masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum PDI.

Sebagai bentuk penghormatan tertinggi negara atas jasa Sunawar Sukowati sebagai mantan Tentara Pelajar, menteri, dan tokoh bangsa, jenazahnya dimakamkan secara khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Keberanian intelektualnya dalam membedah relasi agama dan negara tetap menjadi salah satu catatan sejarah politik paling menarik di Indonesia. (*)

*) Source : Nasrul Koto PSU

Editor : Bambang Harianto