Ketika Negara Salah Paham Tentang Koperasi

James C Scott menulis tentang bagaimana negara selalu gagal ketika mencoba mengatur apa yang seharusnya tumbuh sendiri. 

Kemarin, 12 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berdiri di Indonesia Arena dan mengatakan sesuatu yang terdengar sangat benar. Koperasi adalah alatnya orang lemah dan orang miskin. Kapitalisme neoliberal tidak membawa kesejahteraan. Kekayaan Indonesia terlalu banyak yang dibawa lari ke luar negeri. Rakyat desa harus punya akses kredit yang murah.

Semua itu benar. Tidak ada yang salah dari kalimat-kalimat itu.

Target 81.000 Koperasi Desa Merah Putih. Bunga kredit 8% yang ditetapkan dari atas. Subsidi yang disalurkan lewat koperasi yang dibentuk pemerintah. Semua dalam satu paket yang rapi, terstruktur, dan sangat mudah dilaporkan dalam rapat kabinet.

James C. Scott, dalam Seeing Like a State (1998), sudah menulis tentang pola seperti ini jauh sebelum Koperasi Desa Merah Putih ada. Dan kesimpulannya tidak menyenangkan untuk didengar oleh siapapun yang sedang bersemangat dengan program itu.

Seeing Like a State : How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed ditulis James C. Scott, profesor ilmu politik Yale University, diterbitkan Yale University Press tahun 1998. Buku ini banyak dikutip dalam jurnal ilmu politik dan sosiologi lokal.

Argumen utama Scott sederhana tapi tidak mudah diterima : negara selalu gagal ketika mencoba merancang kehidupan masyarakat dari atas. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena kenyataan bahwa kehidupan masyarakat terlalu kompleks, terlalu kontekstual, dan terlalu lokal untuk bisa dikelola lewat skema seragam yang dirancang dari pusat.

Scott menyebut kegagalan ini bukan kebetulan. Dia adalah produk dari cara negara melihat dunia, dan cara itu punya nama: legibility.

Sebelum melanjutkan, perlu diakui satu hal: Scott juga punya kritik balik dari akademisi lain. Beberapa menilai dia terlalu meromantisasi pengetahuan lokal dan mengabaikan bahwa komunitas juga bisa salah, tidak efisien, dan punya konflik internal yang tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan dari luar. Kritik itu valid dan perlu diakui. Tapi di konteks Indonesia, di mana sejarah justru menunjukkan bahwa intervensi negara pada koperasi lebih sering gagal daripada membantu, argumen Scott tetap lebih kuat dari kritiknya.

Legibility: Negara Hanya Bisa Mengelola yang Bisa Dibacanya

Konsep paling penting dari Scott yang perlu dipahami adalah legibility atau keterbacaan.

Dalam pandangan Scott, negara tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak bisa dia baca, ukur, dan standardisasi. Hutan yang penuh keragaman hayati harus diubah jadi hutan monokultur supaya bisa dihitung kayunya. Desa yang punya sistem pertanian lokal yang kompleks harus diubah jadi petak-petak sawah seragam supaya bisa dilaporkan produktivitasnya. Komunitas yang punya cara mengorganisir diri sendiri yang unik harus diubah jadi unit administratif yang seragam supaya bisa didata.

Proses membuat sesuatu legible inilah yang Scott kritik. Karena dalam prosesnya, negara tidak hanya membaca realitas. Dia mengubah realitas supaya lebih mudah dibaca. Dan yang dikorbankan dalam proses itu selalu adalah kompleksitas lokal yang justru membuat sistem itu hidup dan berfungsi.

Koperasi adalah contoh yang sangat pas.

Koperasi yang tumbuh organik dari komunitas petani di satu desa tidak sama dengan koperasi yang tumbuh di desa sebelahnya. Keduanya punya sejarah, kebutuhan, dan cara kerja yang berbeda.

Keduanya tidak bisa dengan mudah dimasukkan dalam satu template yang sama. Karena begitu dimasukkan, yang tersisa adalah cangkangnya bukan isinya. Tapi negara butuh sesuatu yang bisa dia hitung. Dan 81.000 unit adalah angka yang sangat mudah dihitung.

High Modernism : Keyakinan Bahwa Negara Tahu yang Terbaik

Scott memperkenalkan konsep kedua yang sama pentingnya: high modernism.

Ini adalah kepercayaan berlebihan pada kemampuan perencanaan ilmiah dan teknis dari atas untuk merancang kehidupan masyarakat lebih baik dari masyarakat itu sendiri. High modernism tidak lahir dari niat jahat. Dia lahir dari keyakinan yang sangat tulus bahwa dengan cukup data, cukup perencanaan, dan cukup kekuasaan untuk mengeksekusi, negara bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang.

Masalahnya:  keyakinan itu hampir selalu salah. Bukan karena planningnya tidak cerdas.

Tapi karena pengetahuan yang dibutuhkan untuk merancang kehidupan komunitas yang kompleks tidak bisa dikumpulkan dari Jakarta. Dia ada di dalam komunitas itu sendiri, dalam kebiasaan, dalam relasi sosial, dalam pengetahuan lokal yang tidak pernah masuk ke dalam laporan manapun.

Pidato pada 12 Juli 2026 itu adalah manifesto high modernism yang sangat eksplisit.

Presiden Prabowo Subianto menyebut koperasi seperti sapu lidi : satu lidi lemah, tapi bergabung jadi kekuatan. Analogi yang indah. Tapi sapu lidi yang berfungsi adalah yang lidi-lidinya memilih untuk bergabung, bukan yang diikat paksa dari luar supaya terlihat seperti sapu.

Ini Bukan Pertama Kali: Saat Orde Baru ada Namanya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Pola yang Berulang

Di sinilah argumen ini bukan lagi sekadar teori. Ada yang bilang : tanpa dorongan negara, koperasi di desa tidak akan pernah terbentuk karena modalnya tidak ada. Itu argumen yang valid dan perlu dijawab dengan jujur. Jawabannya ada di sejarah Indonesia sendiri.

KUD lahir dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973. Dibentuk dari atas, diseragamkan secara nasional, diberi proteksi kredit dari negara, dan dijadikan penyalur pupuk serta kebutuhan pokok petani. Niatnya persis sama dengan Kopdes Merah Putih: membangun lembaga ekonomi desa yang kuat dan berpihak pada rakyat kecil.

Yang terjadi kemudian adalah buku teks dari argumen Scott. KUD yang hidupnya bergantung pada proteksi negara tidak pernah belajar hidup tanpa proteksi itu. Begitu perlindungannya dicabut setelah reformasi, KUD tidak punya fondasi untuk berdiri sendiri. Banyak yang ambruk, jadi sarang korupsi kecil, dan meninggalkan trauma yang membuat generasi petani alergi pada kata koperasi sampai sekarang.

Jadi pertanyaan yang perlu dijawab bukan apakah modal dari negara itu perlu. Modal memang perlu. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah cara negara memberikan modal itu menciptakan ketergantungan atau kemandirian. Dan sejarah KUD sudah menjawab pertanyaan itu dengan sangat jelas.

Koperasi Desa Merah Putih lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Ditargetkan 81.000 unit. Mendapat kredit bersubsidi dari negara. Menjadi penyalur barang-barang strategis. Yang berbeda dari KUD bukan strukturnya. Yang berbeda cuma namanya.

Bukan Ini yang Hatta Maksud dengan Koperasi

Ini yang perlu diluruskan, karena Presiden Prabowo Subianto juga menyebut koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional sesuai cita-cita pendiri bangsa.

Mohammad Hatta memang percaya pada koperasi. Tapi Hatta percaya pada koperasi yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan yang dibentuk oleh keputusan presiden dan ditarget per kuartal.

Dalam pandangan Hatta, koperasi bukan program. Dia adalah cara hidup yang lahir dari gotong royong yng sudah ada di masyarakat Indonesia jauh sebelum negara ada. Tugasnya negara bukan membentuk koperasi, tapi menciptakan kondisi di mana koperasi bisa tumbuh dengan caranya sendiri.

Membentuk 81.000 Koperasi Desa Merah Putih dari atas, dengan logo yang seragam, dengan struktur yang seragam, dan dengan target yang ditetapkan dari pusat, itu bukan meneruskan cita-cita Hatta. Itu menggunakan nama Hatta untuk melakukan sesuatu yang Hatta sendiri tidak pernah maksudkan.

Scott akan menyebut ini sebagai ironi klasik high modernism: menggunakan bahasa komunitas untuk membenarkan intervensi negara yang menggantikan komunitas itu sendiri.

Presiden Prabowo tidak salah ketika dia bilang koperasi adalah alat orang lemah dan orang miskin. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah yang sedang dibangun itu benar-benar koperasi, atau apakah itu sesuatu yang lain yang diberi nama koperasi supaya terdengar seperti keberpihakan pada rakyat.

Scott menulis Seeing Like a State bukan untuk mengatakan negara tidak perlu berbuat apa-apa. Dia menulis untuk mengatakan bahwa ada hal-hal yang negara tidak bisa lakukan lebih baik dari komunitas itu sendiri. Dan salah satu hal itu adalah membangun solidaritas ekonomi yang genuine dari bawah.

KUD sudah membuktikan itu. Kita cuma perlu jujur membaca sejarahnya sendiri.

Koperasi yang hidup tidak lahir dari target. Dia lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan itu tidak bisa ditetapkan hanya dari atas mimbar pidato. (*)

*) Source : Setelah Komah

Editor : Bambang Harianto