Kisah Hebat Soemitro Djojohadikoesoemo

Dalam konstelasi sejarah modern Indonesia, nama Profesor Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo menempati posisi yang amat sentral. Lahir di Kebumen pada 27 Mei 1917 dan wafat pada 9 Maret 2001, ia bukan sekadar begawan ekonomi biasa. Soemitro adalah arsitek utama, diplomat finansial, sekaligus kritikus tangguh yang gagasan-gagasannya membentuk cetak biru perekonomian Indonesia melintasi dua era kepemimpinan nasional: Orde Lama dan Orde Baru.

Sebagai anak sulung dari Margono Djojohadikusumo—pejabat tinggi kolonial yang kelak mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI)—Soemitro tumbuh dalam lingkungan priayi Jawa kelas bawah yang mendapatkan akses pendidikan Barat terbaik. Garis keturunannya terus menancapkan pengaruh politik yang besar di tanah air, di mana salah satu putranya, Prabowo Subianto, kini mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia kedelapan.

Dari Lembah Sorbonne hingga Menjadi Doktor Ekonomi Pertama Indonesia

Langkah intelektual Soemitro bermula di Eropa ketika ia memutuskan mendalami ilmu ekonomi di Sekolah Ekonomi Belanda (Nederlandsche Handels-Hoogeschool) di Rotterdam pada tahun 1935. Rasa ingin tahunya yang tinggi membawa Soemitro Djojohadikoesoemo mengambil kursus filsafat dan sejarah di Universitas Sorbonne, Paris. Di masa mudanya yang bergejolak, ia bahkan sempat mencoba bergabung dengan Brigade Internasional dalam Perang Saudara Spanyol, meski akhirnya ditolak karena kendala usia.

Ketika Perang Dunia II berkecamuk dan Jerman menginvasi Belanda pada Mei 1940, Soemitro Djojohadikoesoemo nyaris kehilangan nyawa saat bom tentara Luftwaffe menghancurkan dinding kamarnya di Rotterdam. Di tengah situasi sulit itu, ia tetap fokus menyelesaikan disertasinya yang bertajuk "Layanan Kredit Rakyat selama Depresi" pada tahun 1943. Pencapaian tersebut menobatkan dirinya sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi.

Diplomat Revolusi dan Arsitek "Program Benteng"

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan 1945, Soemitro langsung terjun ke panggung diplomasi internasional. Ia ditugaskan ke Amerika Serikat sebagai wakil kepala misi pengamat Indonesia di PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Di sana, Soemitro dengan cerdik menyiasati embargo perdagangan Belanda. Salah satu aksi teatrikalnya yang melegenda adalah sengaja membiarkan kapal kargo Amerika Serikat, SS Martin Behrman, disita marinir Belanda demi memicu kemarahan publik internasional dan menarik perhatian media Barat terhadap perjuangan Indonesia.

Keberhasilan diplomasi ekonomi Soemitro berlanjut pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Selaku ketua subkomite ekonomi dan keuangan, ia bertarung argumen demi menolak tuntutan utang perang dari Belanda.

Setelah kedaulatan diakui, Soemitro bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sutan Sjahrir dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir. Di sinilah ia menelurkan "Program Benteng", sebuah kebijakan proteksionis yang memberikan lisensi impor khusus kepada para pengusaha pribumi demi mendorong industrialisasi nasional.

Konflik Ideologi, Pembentukan "Mafia Berkeley", dan Pengasingan

Sebagai ekonom, Soemitro memiliki pandangan yang progresif: ia meyakini bahwa modal dan investasi asing sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi sebuah negara berkembang. Pandangan inilah yang membuatnya berselisih tajam dengan Presiden Soekarno serta kaum nasionalis-komunis di bawah pimpinan D.N. Aidit pada akhir 1950-an.

Mendapat tekanan politik yang masif serta tuduhan korupsi yang kian menyudutkannya, Soemitro memilih meninggalkan Jakarta pada Mei 1957. Ia menyeberang ke Sumatra dan bergabung dengan gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Di dalam kabinet pemberontakan tersebut, ia dipercaya sebagai Menteri Perdagangan dan Komunikasi, bergerak aktif di luar negeri untuk menggalang dana serta mencari dukungan dari luar negeri.

Sebelum masa pelariannya, Soemitro sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) periode 1951–1957. Menggunakan sokongan dana dari Ford Foundation, ia memprakarsai program afiliasi dengan Universitas California, Berkeley. Ia mengirimkan gelombang mahasiswa terbaik Indonesia untuk belajar ke Amerika Serikat. Para murid didikannya inilah yang kelak kembali ke tanah air dan dikenal sebagai kelompok "Mafia Berkeley".

Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi di Era Orde Baru

Pasca-tumbangnya Orde Lama, Presiden Soeharto mengutus Ali Moertopo ke Bangkok untuk membujuk Soemitro pulang. Pada pertengahan 1967, sang begawan akhirnya kembali dari pengasingan panjangnya. Setahun berselang, ia langsung dipercaya menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I.

Bersama dengan mantan murid-muridnya dari UI yang mengisi pos-pos kementerian strategis, Soemitro merumuskan kebijakan makroekonomi Orde Baru. Sebagai menteri, ia membatasi ekspor bahan mentah demi menggenjot hilirisasi industri dalam negeri. Namun pada tahun 1973, akibat adanya ketidaksepakatan arah kebijakan ekonomi dengan Soeharto, Soemitro dialihtugaskan menjadi Menteri Riset sebelum akhirnya benar-benar menyudahi kariernya di pemerintahan.

Suara Kritis di Akhir Hayat

Meski berada di lingkaran kekuasaan dan sukses membangun jaringan bisnis swasta yang kuat lewat firma Indoconsult Associates, loyalitas Soemitro terhadap ilmu pengetahuan tidak pernah luntur. Di masa-masa senjanya, ia bertransformasi menjadi kritikus internal yang vokal terhadap jalannya pemerintahan Orde Baru.

Soemitro Djojohadikoesoemo dengan tajam mengkritik kebijakan proteksionisme berlebihan dan maraknya praktik "pemburu rente" di Indonesia. Menjelang Krisis Moneter 1997, Soemitro secara terbuka memperingatkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia rapuh dan hanya tampak kuat di permukaan akibat maraknya korupsi serta kelemahan institusional.

Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo wafat pada awal milenium baru, meninggalkan legasi intelektual yang tak ternilai bagi dunia akademik dan birokrasi Indonesia. Kisah hidupnya adalah potret nyata dari seorang pemikir yang teguh pada prinsip ilmu ekonomi, berani mengambil risiko politik, dan selalu menempatkan kemandirian ekonomi bangsa di atas segalanya. (*)

Editor : Bambang Harianto