Aksi May Day di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Ricuh
Peringatan Hari Buruh atau May Day yang berlangsung di depan kantor Gubernur Jawa Tengah ricuh. Kericuhan ini disesali oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto. Yudi Indras Wiendarto berkata, aksi anarkis itu disebut tak mencerminkan sikap buruh.
Yudi Indras Wiendarto menuturkan bahwa gelombang aksi di hari buruh berlangsung pada 1 Mei 2025 semenjak pagi. Mulai pagi hingga sore, buruh secara bergantian berorasi menyampaikan tuntutannya dan semua berjalan damai dan kondusif. Aksi lanjutan dilakukan oleh mahasiswa.
Yudi Indras sendiri juga turun ke lapangan bertemu demonstran dari mahasiswa dan buruh di siang hari. Bersama dengan dua anggota DPRD Jawa Tengah lainnya, Imam Teguh Purnomo dan Siti Rosidah, membagikan bunga mawar pada peserta aksi sebagai wujud rasa cinta.
"Bahkan perwakilan buruh ditemui langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Teman-teman buruh bisa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan mendapatkan jawaban langsung pula," kata Yudi Indras, pada Jumat 2 Mei 2025.
Yudi Indras sendiri hadir di audiensi antara buruh dan Gubernur tersebut. Ia merupakan pimpinan Komisi E DPRD Jawa Tengah yang salah satu tupoksinya di bidang ketenagakerjaan.
Selama kurang lebih 45 menit, audiensi yang dihadiri koordinator sejumlah serikat buruh berlangsung adem dan konstruktif. Sejumlah program digagas Pemprov Jawa Tengah untuk menyejahterakan buruh. Mulai dari koperasi buruh, penyediaan daycare untuk anak-anak buruh hingga penurunan tarif buruh yang naik Bus Trans Jateng jadi Rp 1.000.
Di sisi lain, buruh juga menyampaikan sejumlah usulan yang akan diteruskan ke pusat lantaran hal itu menjadi kewenangan Kementerian. Diantaranya adalah penghapusan status pekerja outsourcing.
"Aksi yang dilakukan buruh kemarin itu adem dan konstruktif lho. Tapi tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang bukan buruh dan membuat ricuh atau bahkan anarkis," tegasnya.
Melihat kondisi itu, politikus Partai Gerindra itu menduga ada pihak-pihak yang menunggangi aksi sehingga menjadi anarkis yang menyebabkan kerusuhan. Melakukan pelemparan batu memprovokasi aparat atau merusak fasilitas umum.
Komisi E DPRD Jawa Tengah mendukung Kepolisian untuk melakukan penertiban. Namun sebagai catatan adalah penertiban tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan. Kalau sudah menjurus ke anarkis atau perusakan, ya harus dihentikan. Diamankan, jangan sampai aksi demonstrasi yang semula damai menjadi anarkis.
Di sisi lain, Komisi E DPRD Jawa Tengah mengapresiasi para buruh yang tertib dalam melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutannya pada pemerintah.
"Masyarakat jangan sampai terprovokasi dan diadu domba oleh pihak yang punya maksud tak baik pada keutuhan bangsa," tandas anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah.
Dirinya mewakili Gerinda juga mendukung Kapolda Jateng melakukan tindakan tegas dalam rangka menegakkan ketertiban dan keamanan di Jateng dalam menghadapi sikap anarkis yang terjadi di masyarakat. (*)
Editor : Bambang Harianto
