CALS Kritisi Penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi

Sejumlah akademisi dan Praktisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Low Society (CALS) menggelar Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk "Membongkar Borok Seleksi Hakim MK" pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini membahas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menetapkan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar, sebagai Hakim Konstitusi melalui mekanisme yang tertutup. 

Constitutional and Administrative Low Society (CALS) menilai, langkah Ini mengandung berbagai cacat fundamental karena menabrak syarat transparansi dan partisipasi publik dalam Undang Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun DPR mengklaim putusannya sesuai dengan prosedur. 

Denny Indrayana memandu jalannya diskusi bersama sejumlah anggota Constitutional and Administrative Low Society (CALS), yaitu: Susi Dwi Harijanti (Universitas Padjadjaran), Iwan Satriawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Titi Anggraini (Universitas Indonesia), Bivitri Susanti (STHI Jentera), Feri Amsari (Universitas Andalas), Yance Arizona (Universitas Gadjah Mada), Violla Reininda (STHI Jentera), Charles Simabura (Universitas Andalas), dan Zainal Arifin Mochtar (Universitas Gadjah Mada). 

Dalam diskusi tersebut, hadir dan turut urun rembug, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna. Keduanya adalah mantan anggota Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004, yang merumuskan amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Palguna juga pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi (2003-2008 dan 2015-2020) dan saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Para peserta diskusi menyoroti peristiwa penunjukan Adies Kadir ini sebagai upaya untuk memolitisasi Mahkamah Konstitusi. Selain prosesnya yang melanggar prinsip transparansi dan partisipasi, rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR yang baru saja mundur sebagai anggota DPR dan anggota Partai Golkar sangat kuat mengandung benturan kepentingan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). 

Seharusnya, ada jeda waktu (cooling off period) untuk meminggirkan benturan kepentingan langsung. Proses dan syarat semacam ini seharusnya tertuang dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi (MK). 

Iwan Satriawan, membawa analisis perbandingan dengan negara lain, seperti Korea Selatan, yang membuat aturan main yang rinci dan jelas dalam pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan model pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara, di Indonesia, tidak ada perincian standar seleksi yang berlaku bagi semua lembaga yang mengajukan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung), yang memperinci prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel seperti model confirmation hearing yang terbuka.

"Sistem di Indonesia ini too political," ujarnya.

UUD 1945 Pasal 24C ayat (3) menyatakan, 9 orang anggota Hakim Konstitusi, "diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Diksi diajukan oleh mengandung makna, hakim yang dipilih DPR tidak harus dari kalangan DPR dan tidak menerapkan konsep "mewakili" DPR.

Lukman Hakim Saefudin mengafirmasi hal ini. Ia katakan, "Kenapa ‘diajukan oleh’ karena semangatnya ingin melaksanakan kedaulatan rakyat, keinginan untuk menjaga demokrasi. Kemajemukan dalam demokrasi kita harus ditata secara beradab.”

Konsep ‘diajukan’, bukan ‘mewakili,’ juga harus dilihat bersama-sama dengan prinsip kemandirian kakuasaan kehakiman yang merupakan prinsip universal. Salah satu turunan prinsip ini, Hakim harus mempunyai masa jabatan yang pasti, dengan jaminan tidak boleh dievaluasi dan digantikan di tengah masa jabatannya. Tujuannya, agar mereka bisa bebas dalam membuat putusan, tanpa menimbang-nimbang apakah putusannya akan menyebabkan mereka dipecat. Masalahnya, pemahaman yang keliru bahwa Hakim mewakili lembaga yang mengajukan, sudah muncul dalam kasus penggantian Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah pada September 2022. Bahkan, pandangan ini masuk dalam rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah selesai dibahas di pembahasan Tingkat I pada tahun 2022, dengan memuat aturan bahwa Hakim bisa dievaluasi dan digantikan kapan saja oleh lembaga yang mengajukannya.

Constitutional and Administrative Low Society (CALS)menduga, langkah selanjutnya yang mungkin diambil DPR adalah untuk menyetujui revisi tersebut pada Tingkat II (persetujuan menjadi UU), sehingga para Hakim bisa digantikan kapan saja. Dugaan ini muncul karena penunjukan Adies Kadir dilihat sebagai satu kesatuan dengan perilaku DPR sebelumnya dengan kasus Aswanto serta seringnya mereka menolak menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan secara terbuka mengeluhkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap menihilkan hasil kerja mereka. 

Padahal, justru disinilah letak tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat penting : mengawasi kekuasaan agar sesuai dengan konstitusi.

Charles Simabura memberi catatan, "DPR tampaknya mau melegitimasi praktik pembuatan undang-undang yang selama ini sangat ugal-ugalan." 

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) ini memang kelihatan semakin krusial di tengah praktik legislasi ugal-ugalan tersebut. Masyarakat semakin banyak mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi karena melihat kebuntuan legislasi di DPR.

Berbagal literatur menunjukkan adanya semacam fenomena untuk membunuh demokrasi dengan mematikan berbagai lembaga yang seharusnya bisa mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan. Tentu saja, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi target penting untuk dilemahkan agar tak mengganggu kekuasaan, apalagi mengingat banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini yang memang terlihat progresif dalam kaca mata demokrasi. 

Constitutional and Administrative Low Society (CALS) bersama dengan berbagai organisasi yang berkolaborasi menyelenggarakan diskusi ini berencana untuk terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga bangunan negara hukum dari upaya perobohannya dengan cara melemahkan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Selain memberikan narasi tandingan dalam berbagai tulisan dan forum, Constitutional and Administrative Low Society (CALS) sedang menyiapkan rencana serta mengajukan gugatan dan permohonan ke lembaga peradilan yang relevan, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. (*)

Editor : Redaksi