Rangkaian pertandingan olahraga untuk memeriahkan Hari Lahir Kemenkumham ke-78 di Jatim berakhir pada Rabu (16/8/2023). Final pertandingan cabor sepak bola
kanwil kemenkumham jatim
Tim PORA Gelar Pengawasan TKA di Perusahaan Daerah Pasuruan dan Probolinggo
Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Jawa Timur melakukan operasi pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) pada Selasa (15/8/2023). Tim menyisir dua
Optimalisasi Harmonisasi Raperda Raperkada Untuk Pembangunan Jatim Lebih Baik
Perubahan Undang Undang (UU) nomor 12 tahun 2011 berdampak terhadap Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk menyatukan persepsi dengan stakeholder
Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenkumham Jatim Gelar Pendampingan
Sistem pengadaan barang dan jasa harus meningkatkan niai tambah bagi produk dalam negeri. Oleh karenanya Kanwil Jawa Timur melalui Unit Kerja Pengadaan Barang
Layaknya Penjara di Luar Negeri, Lapas I Madiun Punya Sport Center
Lapas I Madiun terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pembinaan bagi warga binaan. Terbaru, lapas yang dipimpin Kadek Anton
Hadirkan Bagian Hukum Kabupaten/ Kota Di Jatim Untuk Penguatan Penilaian IRH
Kegiatan pembinaan dan penguatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) terus dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim. Hari ini Kamis (10/08/2023), giliran
Wisuda Purna Bakti Pengayoman Jadi Ajang Apresiasi Pensiunan
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para pegawai, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Wisuda Purna Bakti pada Senin
Semarakkan Hari Lahir Kemenkumham, Gelar Penyuluhan Hukum di Tiga Titik
Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim turut serta menyemarakkan peringatan Hari Lahir Kemenkumham ke-78. Yaitu dengan menggelar penyuluhan hukum serentak
Undang Satker dan UMKM Untuk Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri
Sebagai wujud glorifikasi bangga produk buatan Indonesia, Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar Temu Bisnis Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri pada Jumat
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap