Aktivitas usaha pencucian pasir (pengolahan dan pemurnian) diduga tanpa dilengkapi perizinan usaha sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) atau aturan
tambang ilegal
Satreskrim Polres Tapanuli Utara Tangkap Pelaku Tambang Ilegal, 3 Orang Jadi Tersangka
Satreskrim Polres Tapanuli Utara menggrebek area penambangan galian batu gunung ilegal di Desa Batu Manimbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara
Puluhan Warga Demo Galian C di Parak Buruk Anak Air
Warga Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, menggelar aksi demo menolak keberadaan Tambang Galian C
Tiga Tambang Galian C Ilegal Digrebek, Pelaku dan Alat Berat Diamankan
Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Galian C) Tanpa Izin di wilayah hukum Polres Aceh Timur diungkap oleh Jajaran Satreskrim Polres Aceh Timur.
DPRD Sumut : Berantas Habis Galian C Ilegal Yang Meresahkan Masyarakat
Seakan tiada habisnya populasi Galian C di Kabupaten Mandailing Natal, kian menuai kontroversi. Contohnya saja Galian yang dilakukan oleh CV Kramat Sakti yang
GAKKUM KLHK Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejari Donggala
Tim Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi, telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus pengangkutan
Wilayah Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto Dikepung Tambang Ilegal
Keberadaan galian c atau pertambangan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto seakan tiada henti jadi permasalahan. Kerusakan lingkungan hidup, bocornya pendapatan
Geliat Tambang di Desa Padi, Kabupaten Mojokerto
Keberadaan galian c yang beraktivitas tanpa dilengkapi perizinan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Tim Gabungan Akan Razia Tambang Ilegal di Sumatera Utara
Maraknya aktivitas galian c di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuat geram anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Karena itu, Komisi D
Penanggung Jawab Lapangan Kasus Penambangan Batubara Ilegal Siap Disidangkan
Penyidik Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda pada tanggal 14 September 2023