Penertiban Tambang Ilegal di Bolaang Mongondow Selatan Jangan Cuma Wacana
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah menyatakan sikap menolak aktivitas tambang ilegal atau penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan alat berat. Namun kenyataannya, alat berat masih terus "menari" bebas di hulu Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
Warga Pinolosian Tengah, Delfi Mkgw menilai, keberadaan tambang yang menggunakan alat berat terlebih penambangan tanpa izin telah merusak lingkungan tanpa hambatan. Karena itulah, dia bersama warga lainnya menagih janji Bupati dan DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
“Di mana janji-janji kalian? Apakah pernyataan itu hanya sekadar pencitraan tanpa makna? Rakyat sudah bosan dengan retorika tanpa aksi. Jika benar-benar menolak penambangan emas tanpa izin, seharusnya sudah ada langkah tegas yang dilakukan. Apa gunanya pernyataan sikap kalau di lapangan tidak ada perubahan? Apakah ini hanya permainan politik untuk mencari simpati, sementara lingkungan hancur dan rakyat dirugikan?” tegas Delfi disampaikan di akun media sosialnya pada Rabu (5/2/2015).
Kata dia, Bupati dan DPRD Bolaang Mongondow Selatan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan janji mereka, bukan sekadar omong kosong. Dia mendesak, agar Bupati dan DPRD Bolaang Mongondow Selatan jangan berlindung di balik alasan "kewenangan pusat dan provinsi", sementara daerah lain bisa menindak penambangan emas tanpa izin dengan serius.
“Koordinasi dengan aparat penegak hukum harusnya sudah dilakukan sejak lama, bukan sekadar wacana di media. Jika Pemerintah dan DPRD Bolaang Mongondow Selatan benar-benar punya nyali, segera ambil langkah konkret: hentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin, segel alat berat, dan tindak tegas para pelakunya! Jangan sampai rakyat menilai Pemerintah hanya menjadi tameng bagi kepentingan segelintir orang yang menikmati keuntungan dari perusakan lingkungan ini. Buktikan bahwa kalian bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan lain!” tegasnya. (*)
Editor : Bambang Harianto
