Radiogram Rahasia Seusai Lubang Buaya

Pasca tragedi Gerakan 30 September (G30S) alias 6 jenderal dan 1 perwira dihabisi, aparatur pertahanan menggelar operasi senyap membentuk tim investigasi untuk memburu mereka yang terlibat. Kesaksian menyeramkan datang dari seorang mantan Jaksa.

Di tiap daerah, pelaksanaan pembentukan tim investigasi memang tidak seragam, kendati instruksinya melalui radiogram—telegraf yang disampaikan melalui gelombang suara radio—telah terbit rahasia sejak pertengahan Oktober 1965, demikian para sarjana sejarah mencatatnya.

Katakanlah di sebagian wilayah Pulau Flores. Dua tahun setelah surat radiogram rahasia dari Komando Operasi Tertinggi bernomor T-0265/G-5/1965 itu menggema, seorang pria baru ditunjuk sebagai kepala tim investigasi untuk daerah Kota Ende dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan tim yang dia pimpin adalah melacak informasi terhadap mereka yang dicurigai bersinggungan, entah langsung atau tidak, dengan peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira yang mayatnya dikubur dalam 1 liang di kawasan Lubang Buaya, sebuah kelurahan di pinggiran timur Jakarta.

Regu kerja yang dia komandoi itu terdiri dari 15 orang. 12 anggota berasal dari aparatur keamanan dan pertahanan negara. Selebihnya mewakili sipil. Dia sendiri termasuk dari kalangan non-aparatur. Lelaki yang dimaksud dimandati menakhodai tim itu adalah jaksa Sawo—bukan nama sebenarnya.

Sebelum dipilih menjadi pimpinan tim, Sawo bertugas selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kota Ende. Di lingkungannya, Sawo dipandang sebagai sosok aparatur sipil yang sangat antipati dengan Organisasi Politik Kiri, begitu pula terhadap semua kelompok yang terafiliasi dengan mereka.

Dan anggapan orang-orang di sekitarnya memang tidak meleset. Tertanggal 16 Agustus 1965, 35 hari jelang malam berdarah G30S meletus, kericuhan pecah mengiringi aksi demonstrasi di pelataran kantor Kejaksaan Ende.

Pedemo berasal dari anggota SOBSI—entitas serikat buruh sayap Organisasi Politik Kiri—dan 2 perhimpunan yang terhubung dengan mereka, Pemuda Rakyat dan Gerwani. Mereka menuntut penghentian proses penyidikan atas kasus pemanfaatan lahan hutan secara ilegal oleh Organisasi Politik Kiri.

Sawo ikut barisan petugas keamanan yang berbakuhantam dengn barisan pedemo. Jabatan dia di Kejaksaan pun dicopot tak lama setelah terlibat dalam aksi kekerasan terhadap massa aksi ini. Namun arah angin politik pasca G30S kemudian berbuah manis bagi Sawo.

Sebagai kepala tim investigasi, dia berperan serta menentukan nasib hidup orang-orang dan pengagum organisasi politik yang dikemudikan D. N. Aidit itu.

"[Memang] Tidak ada instruksi resmi bahwa mereka semua harus dibunuh," tutur Sawo dalam kesaksiannya, menjelaskan isi radiogram rahasia itu.

"Tapi kenyataannya, setelah saya menginterogasi mereka, 5 orang yang saya yakini paling aktif menghilang."

Jaksa Sawo memandang laporan hasil berkas perkara dari tim investigasi memang tidak berguna. Acapkali proses interogasi dilakukan hanya sebagai formalitas alias basa-basi belaka. Sebab, terlepas apakah tahanan terlibat dengan G30S atau tidak, mereka tetap saja "dibersihkan".

"Intinya, BAP (berita acara pemeriksaan) tidak ada gunanya."

Meskipun dia adalah ketua timnya, Sawo sadar betul sejatinya aparatur pertahananlah yang berkuasa penuh atas pengambilan keputusan. Situasi serupa juga berlaku dalam mekanisme interogasi.

Sepanjang proses pemeriksaan tanya-jawab, Sawo acapkali melihat aparatur bersenjata berdatangan ke tempat mereka yang ditahan. Seperti biasanya, aparatur bersenjata itu lalu mendesak Sawo, meminta diizinkan menjemput tahanan agar "diinterogasi" untuk kali berikutnya.

Masih segar dalam ingatan Sawo, suatu ketika dia pernah menolak menandatangani blanko permohonan izin keluar tahanan. Rasa ibanya terhadap tahanan lambat laun bergulung sebesar gunung.

Batinnya dililit rasa kecewa setelah tahu bahwa sebagian besar tahanan rupanya hanyalah orang biasa yang betul-betul tidak punya hubungan apa pun dengan Organisasi Politik Kiri maupun G30S, bahkan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan politik apa pun.

Nurani kemanusiaannya tersiksa melihat tahanan dalam waktu yang panjang mengalami penganiayaan fisik dan mental, dipaksa mengakui apa yang mereka tidak lakukan. Kendati pun begitu, aparatur bersenjata tetap saja pergi dan menggelandang tahanan keluar dari sel mereka.

Keengganan Sawo menandatangani blanko perizinan, di lain sisi, dipandang sebagai tindakan yang tidak loyal dan sebuah pembangkangan. Penolakan Sawo pun dijawab prajurit dengan intimidasi, menggiringnya secara paksa menghadiri salah 1 sesi eksekusi pada suatu malam dinihari.

"Saya terkejut. Saya melihat orang-orang dieksekusi, dipotong-potong dengan parang," kata Sawo mengingat lagi kejadian yang membuat otot lututnya lunglai jelang tabuh subuh itu.

"Saya tidak bisa makan nasi atau daging selama seminggu."

Kali selanjutnya dia dipaksa kembali untuk mendatangi proses eksekusi. Kali ini eksekusi itu dilakukan terhadap John Dimu, seorang tokoh terkenal Pemuda Rakyat yang dituduh hadir di Lubang Buaya dan menyaksikan pembunuhan para Jenderal.

Pada eksekusi yang diadakan di hadapan khalayak ramai itu, Sawo dengan seksama memperhatikan tubuh John Dimu diikat di kayu salib, sebelum akhirnya dibakar hidup-hidup.

"Saat itulah saya menyadari betapa kuatnya tubuh manusia," tutur Sawo ketika melihat John Dimu sesaat berhasil menarik dan memutus kawat yang mengikat tubuhnya.

"Saat api mulai melahapnya, pria itu menatap saya dan berteriak, 'Saya tdk bersalah!"

Tubuh John Dimu kemudian meledak. Sawo masih ingat persis seperti apa aroma dan suara letupan daging tubuh John Dimu yang terbakar itu hingga hari di mana kesaksiannya diceritakan detail dalam sebuah risalah bertajuk "The Initial Purging Policies after the 1965 Incident at Lubang Buaya". (*)

*) Source : Jaksapedia

Editor : Bambang Harianto